detikNews
2019/06/13 19:41:30 WIB

Round-Up

Gugatan Prabowo-Sandi Bikin KPU Kebingungan

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Gugatan Prabowo-Sandi Bikin KPU Kebingungan Kantor KPU (Foto: 20Detik)
Jakarta - Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK). Materi gugatan Prabowo-Sandi membuat KPU bertanya-tanya keheranan.

Materi gugatan yang bikin heran, pertama, adalah soal posisi calon wakil presiden pendamping calon presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Ma'ruf Amin, di dua bank syariah, yakni Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Dalam perbaikan permohonan ke MK, jabatan Ma'ruf di bank-bank itu menjadi salah satu poin gugatan tim hukum Prabowo-Sandi. Mereka menuding Ma'ruf merupakan pejabat di BUMN.

"Menurut informasi yang kami miliki, Pak Calon Wakil Presiden, dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya masih ada, dan itu melanggar Pasal 227 huruf p (UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu)," kata ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW), setelah mengajukan perbaikan permohonan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Senin (10/6/2019) kemarin.

Dalam petitumnya, tim hukum Prabowo-Sandiaga meminta majelis hakim mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dari Pilpres 2019. BW menilai status Ma'ruf yang masih memiliki jabatan di BUMN bisa menyebabkan pasangan nomor urut 01 itu didiskualifikasi.

KPU sudah memastikan dua bank itu tidak termasuk BUMN sehingga Ma'ruf tidak perlu mundur dari posisinya. Bank BNI memang BUMN, tapi Bank BNI Syariah bukan BUMN. Begitu pula Bank Mandiri yang BUMN, anak perusahaannya. yakni Bank Mandiri Syariah bukan BUMN. KPU bertanya-tanya dengan heran kenapa keberatan ini tidak dikemukakan sejak awal oleh Prabowo-Sandi.

"Kalau kemudian keberatan baru disampaikan sekarang kan jadi pertanyaan," ujar komisioner KPU Hasyim Asyari di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019) kemarin.

Hasyim menyebut posisi jabatan ini sebelumnya telah diketahui sejak awal pendaftaran, tapi Prabowo-Sandi tidak pernah mempermasalahkan posisi Maruf di dua bank itu dalam rekapitulasi dan tahapan Pilpres 2019.

"Tuduhan itu sama dengan menuduh bahwa KPU ketika proses pencalonan itu tidak hati-hati, tidak cermat, kira-kira begitu kan," ujar Hasyim.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed