Menkum soal Usul Pembentukan TGPF Rusuh 22 Mei: Percayakan ke Polri

Jakarta - Muncul desakan agar pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) mengenai kerusuhan 21-22 Mei. Terkait usulan tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta masyarakat mempercayakan Polri untuk mengusut kasus tersebut.

"Percayakanlah itu pada Polri. Mereka itu berbuat profesional kok. Ada bukti, dijelaskan ke publik, ada konferensi pers, data-datanya lengkap. Jadi saya kira serahkan ke Polri," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Baca juga: Kapolri Pilih Gandeng Komnas HAM, Tolak Pembentukan TGPF 21 Mei

Terkait kredibilitas Polri dalam mengusut kasus ini, kata Yasonna, nantinya bisa diperdalam Komisi III DPR selaku mitra kerja Polri. Para anggota Dewan yang mewakili masyarakat bisa meminta penjelasan lengkap Polri terkait kerusuhan 21-22 Mei.

"Kan nanti yang mengontrol mereka Komisi III, nanti dipanggil DPR. Ya jelaskan ke DPR. DPR bisa minta penjelasan terang benderang ke Polri," ujar Yasonna.

Dorongan soal pembentukan TGPF 22 Mei ini salah satunya datang dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka menilai penyelidikan yang dilakukan Polri semata akan diragukan masyarakat.

Baca juga: Kata Komnas HAM soal Usul Pembentukan TGPF Kerusuhan 22 Mei

Di lain kesempatan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memilih lembaganya menggandeng Komnas HAM dibanding pembentukan TGPF. Tito mengatakan Polri telah membentuk tim yang dipimpin Irwasum untuk menelusuri ada-tidaknya pelanggaran HAM oleh aparat pada penanganan rusuh 21-22 Mei.

"Pertama, tim yang sudah ada sekarang dari investigasi Polri itu dipimpin langsung oleh orang ketiga di Polri. Ini penting karena unsur internal ini bisa menembus batas-batas dalam institusi sendiri," ujar Tito di kawasan Monas, hari ini.



Tonton juga video Komnas HAM Bicara Soal Kasus Kerusuhan 21-22 Mei:

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/gbr)