detikNews
Kamis 13 Juni 2019, 14:01 WIB

Mau Renovasi Gedung, Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran ke DPR

Tsarina Maharani - detikNews
Mau Renovasi Gedung, Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran ke DPR Rapat anggaran untuk tahun 2020 antara Komisi III dengan Komnas HAM, LPSK, dan BNPT di gedung DPR RI. (Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta - Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Agenda rapat adalah pembahasan anggaran untuk TA 2020.

Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Wakil Ketua Komisi III F-Demokrat Erma Suryani Ranik memimpin rapat.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan pihaknya meminta tambahan anggaran sebesar Rp 374.676.970.000. Dari total usulan tambahan anggaran itu, sebesar Rp 361.462.820.000 dialokasikan untuk renovasi gedung.




Pagu indikatif yang ditetapkan untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan sebesar Rp 104.058.932.000. Sebesar Rp 80.252.286.000 untuk Komnas HAM dan Rp 23.806.646.000 untuk Komnas Perempuan. Taufan menjelaskan pagu indikatif itu belum bisa mengakomodasi kebutuhan Komnas HAM.

"Bapak dan ibu Komisi III DPR sudah sangat memahami situasi kantor kami di Latuharhary itu jauh dari kelayakan. Kantor kami satu lagi ada di Hayam Wuruk. Jadi ada kesulitan. Harapan agar memudahkan kerja dan koordinasi ada keinginan renovasi di Latuharhary, sehingga bisa bekerja di satu gedung yang sama," ujar Taufan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo juga mengajukan tambahan anggaran. Dia meminta tambahan anggaran sebesar Rp 101.545.000.000 dari pagu indikatif sebesar Rp 54.558.755.000.

"Untuk pembayaran kompensasi, layanan medis, psikologis, dan psikososial kepada korban tindak pidana, khususnya korban terorisme, sebesar Rp 96.295.000.000," kata Hasto.

"Dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka mendukung pelayanan perlindungan saksi dan korban sebesar Rp 5.250.000.000," imbuh dia.




Selanjutnya, Kepala BNPT Suhardi Alius menjelaskan kebutuhan anggaran mereka. Suhardi meminta tambahan anggaran sebesar Rp 257.653.660.100 dari pagu indikatif sebesar Rp 460.242.029.000.

"Untuk belanja pegawai Rp 5.827.553.100. Tambahan SOTK baru Rp 251.826.107.000," kata Suhardi.

Erma Ranik menyatakan Komisi III DPR akan mempelajari usulan tambahan anggaran dari para mitra kerja. Keputusan akan ditetapkan dalam rapat pleno Komisi III DPR.

"Komisi III DPR akan mempelajari secara teliti tiap usulan tambahan dari Komnas HAM dengan lampirannya Komnas Perempuan, LPSK, dan BNPT untuk diputuskan dalam rapat pleno Komisi III DPR," ujar Erma Ranik.
(tsa/zak)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com