.webp)
Adalah Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean yang menuturkan perasaan tak lagi berjuang bersama koalisi Prabowo-Sandiaga. Menurutnya, hal tersebut merupakan bola salju yang sudah menggulung sejak lama.
Bukan tanpa alasan perasaan tak lagi sehati itu dirasa Ferdinand. Ia merinci beberapa sebabnya, mulai sejak saran dan masukan Partai Demokrat dan sang ketum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diabaikan Koalisi Prabowo-Sandi, hingga puncaknya saat Prabowo mengungkap pilihan politik istri SBY, Ani Yudhoyono yang telah tutup usia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagi kami, kami merasa tidak berkoalisi lagi dengan 02 saat ini. Kami sudah merasa tidak berkoalisi dengan 02. Kami sudah merasa tidak bersama-sama lagi dengan 02," sambung dia.
Meski merasa tak lagi berkoalisi bersama Prabowo-Sandiaga dan parpol koalisi di belakangnya, Demokrat masih belum resmi bersikap. Partai Demokrat masih belum menentukan apakah akan hengkang dari koalisi atau menyeberang ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Meski godaan juga dilempar Ferdinand ke Jokowi.
"Yang jelas bahwa PD akan mempertimbangkan dengan sangat apabila diajak untuk bergabung oleh Pak Jokowi untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Intinya gitu. Tapi Partai Demokrat saat ini belum menerima tawaran secara resmi dari Pak Jokowi. Memang komunikasi berjalan terus dengan baik dan normal, kami harap semuanya akan berakhir baik," jelas dia.
 Foto: Ferdinand Hutahean (Lisye Sri Rahayu/detikcom) |
"Kami tidak akan menawarkan diri. Partai Demokrat tidak akan menawarkan diri atau meminta-minta. Tetapi partai Demokrat, apabila diminta, akan siap karena kami juga kan tahu posisi kami, kemarin kami berkoalisi dengan 02. Tidak elok juga kami langsung menawarkan diri untuk bergabung ke 01, tidak demikian etika politik kami," imbuh Ferdinand.
Perasaan berbeda diungkap Sekjen Demokrat, Hinca Pandjaitan. Hinca menegaskan partainya masih berada di Koalisi Adil dan Makmur pengusung Prabowo-Sandiaga.
"Bagaikan pertandingan sepakbola, hasil pertandingan sudah diketahui hasilnya ketika peluit ditiup wasit (KPU) tanggal 21 Mei dinihari dengan mengukuhkannya dalam sidang pleno sesuai mekanismenya, tapi kemudian sesuai prosedur hukum yang ada KPU mempersilakan jalur hukum yang disediakan Undang-Undang untuk ke MK bila ada keberatan, lalu Paslon 02 menggunakan dan memilih saluran hukum dan konstitusional itu ke MK," ungkap Sekjen Demokrat, Hinca Pandjaitan kepada wartawan, Senin (10/6/2019).
Dengan gugatan Prabowo-Sandi akan hasil Pilpres 2019 ke MK, Hinca menilai pertandingan masih terus berlanjut. Koalisi Prabowo-Sandiaga disebut masih akan menuntaskan perjuangan di Pilpres 2019 di MK.
"Mari kita ikuti dan lakoni bersama sampai selesai. Itulah esensinya berkoalisi dan PD setia berada di jalur itu," sebut Hinca.
Badan Pemenangan Nasioanal (BPN) Prabowo-Sandiaga mempersilakan Demokrat jika ingin pergi lantaran pernyataan elite Demokrat mengusulkan agar koalisi dibubarkan. Hinca meminta semua pihak tidak panas.
"Santai sajalah kita berpolitik itu, dan selalu saya sampaikan dengan perumpamaan di sepakbola karena sepakbola (olahraga) dan politik mempunyai karakter yang sama: fairness, respect, justice, and glory (kegembiraan)," tuturnya.
"Sekeras apa pun pertandingan jika waktu sudah berakhir dan peluit sudah ditiupkan tanda pertandingan berakhir, bersalaman adalah kewajiban. Merebut juara adalah ikhtiar mulia, menyentuh garis finish untuk menyelesaikan pertandingan adalah kewajiban," sambung Hinca.
Soal sikap Demokrat yang tengah banyak bermanuver itu mendapat sorotan dari TKN Jokowi-Ma'ruf. Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menilai Demokrat kini sedang berada di persimpangan jalan alias bingung menentukan arah.
 Foto: Hinca Pandjaitan. (Azizah/detikcom). |
"Ya kalau TKN melihat sepertinya Demokrat sedang ada di persimpangan jalan, apakah mau tetap di jalan itu artinya jalan Koalisi Adil Makmur paslon 02 atau mau belok ke kanan, kemudian berpindah ke koalisi paslon 01," ujar Arsul.
Arsul menilai bisa jadi PD akan mengambil keputusan seperti Pilpres 2014 yakni sebagai partai penyeimbang.
"Atau juga bisa kemungkinan ketiga, Demokrat mau ada di posisi seperti yang sudah dia ambil sejak pemilu sebelumnya, yaitu sebagai partai penyeimbang. Nah kemudian akan ke mana ada akhirnya ya belum bisa kita lihat sekarang," ucap Sekjen PPP itu.
Simak Juga 'SBY: Demokrat Dirugikan Akibat Kurangnya Fair Play di Pemilu 2019':
Halaman 2 dari 2
