Wow! Ada Pemda Lapor Gratifikasi 1 Ton Gula Pasir ke KPK

Jakarta - KPK kembali menerima laporan gratifikasi, baik dari perorangan maupun lembaga atau pemerintah daerah. Salah satu laporan gratifikasi yang diterima berupa gula pasir.

"KPK menerima pelaporan gratifikasi berupa 1 ton gula pasir dari salah satu pemerintah daerah senilai Rp 10 juta dan penerimaan gratifikasi dalam bentuk uang sebesar SGD 1.000," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (31/5/2019).
Namun Febri tidak mengungkapkan pemda mana yang melaporkan penerimaan tersebut. Selain gula dan uang tunai SGD 1.000, ada bentuk penerimaan lainnya, seperti kue Lebaran, karangan bunga, dan uang tunai dari Rp 50 ribu hingga Rp 4 juta.

"Sehingga, total nilai gratifikasi yang dilaporkan sebesar Rp 39.183.000 dan SGD 1.000," kata Febri.

Febri mengatakan laporan terbanyak berasal dari kementerian berjumlah 36 laporan, dari pemerintah daerah 5 laporan, dan BUMN 3 laporan. Meski begitu, ada juga beberapa pejabat negara yang menolak gratifikasi.

"Terhadap seluruh laporan tersebut, KPK akan menetapkan status gratifikasi menjadi milik penerima atau milik negara dalam waktu paling lambat 30 hari kerja," ucap Febri.

Seperti diketahui, pada 8 Mei 2019, KPK telah mengeluarkan imbauan yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) KPK tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan yang ditujukan kepada pimpinan instansi/kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah/BUMN/BUMD.
Sejumlah 200 lembaga pemerintah, seperti kementerian, BUMN, pemprov, dan pemda, juga telah mendukung surat edaran KPK terkait penolakan gratifikasi. KPK pun mengapresiasi langkah 200 lembaga itu.

"KPK mengapresiasi langkah pemda dan kementerian/lembaga yang telah menerbitkan surat edaran serta mengingatkan kepada seluruh pihak tidak memanfaatkan jabatan, kewenangan, maupun fasilitas yang melekat dengan jabatannya untuk kepentingan pribadi yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya," pungkasnya. (zap/dhn)