Tanggapi Peringatan Menhan, BPN: Yang Terganggu Bukan Kedaulatan Negara

Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengingatkan agar jangan sampai dirinya ikut turun tangan terkait situasi keamanan negeri selepas pemilu. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menilai pernyataan Menhan tersebut kurang tepat karena yang terganggu pasca Pemilu 2019 bukan kedaulatan negara.

"Jadi yang mengganggu kedaulatan negara apa? Saya rasa nggak ada orang yang ingin membubarkan NKRI. Yang ada itu ada indikasi kecurangan luar biasa dalam pemilu ini, lalu rakyat protes, rakyat bersuara terhadap adanya indikasi kecurangan pemilu," ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, Kamis (30/5/2019).

Andre melanjutkan, karena adanya indikasi kecurangan pemilu yang dirasa oleh rakyat maka rakyat bersuara dan melakukan protes. Andre pun menegaskan jika protes yang dilakukan masyarakat tetap melalui jalur yang konstitusional.

"Jadi yang terganggu itu bukan kedaulatan negara, yang tertanggu itu karena rakyat bersuara dan BPN menempuh jalur-jalur konstitusional. Yang terganggu adalah orang-orang yang terindikasi mendapatkan kekuasaan dengan langkah-langkah kecurangan," katanya.

Baca juga: Wanti-wanti Tanpa Kompromi Ala Menhan

"Jadi ini nggak urusan dengan kedaulatan negara. Pendukung Prabowo-Sandi ini adalah orang-orang akan menjadi garda terdepan kalau kedaulatan negara ini terganggu oleh orang asing misalnya," lanjutnya.

Andre lalu menyoroti pernyataan Ryamizard yang mengingatkan agar jangan sampai Menteri Pertahanan turun dengan TNI sebagai alat pertahanan negara. Menurut Andre tidak ada urgensi yang membuat TNI harus turun tangan pasca Pemilu.

"Tidak ada urgensinya TNI turun, karena memang BPN, Pak Prabowo dan Bang Sandi itu kan berkomitmen bahwa jalan yang kita ambil ialah jalan konstitusional. Kami itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi, bukan memakai mahkamah jalanan. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa langkah kami ialah langkah konstitusional bukan makar seperti yang dibangun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Ryamizard angkat bicara soal situasi keamanan negeri selepas pemilu. Dia mengimbau semua pihak untuk benar-benar menjaga ketertiban bangsa. Bila muncul kerusuhan seperti pada 21-22 Mei 2019, menurutnya, yang merugi adalah masyarakat.

"Saya imbau, sebagai Menteri Pertahanan, jangan sampai terpaksa turun. Kalau turun, alat saya TNI, alat pertahanan negara. Jadi kalau saya turun, tidak ada lagi negosiasi. Saya selesaikan sebaik-baiknya," kata Ryamizard di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (30/5).


Problematika Hukum dan Demokrasi Indonesia Usai Pemilu:

[Gambas:Video 20detik]

(nvl/nvl)