Anies Larang PNS DKI Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Rabu, 29 Mei 2019 11:00 WIB
Anies Baswedan (Foto: Indra Komara/detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran 2019. Bila melanggar, PNS akan dikenai sanksi sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Tidak boleh, di DKI tidak boleh. Itu sudah ada. Jadi DKI tidak membolehkan penggunaan mobil dinas untuk mudik. Jadi ini sudah ada edaran Sekda Nomor 42 Tahun 2019. Tapi intinya tidak boleh," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019).

PNS yang melanggar akan dilaporkan ke Inspektorat DKI Jakarta. Anies mengatakan sanksi yang akan dikenakan sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.


"Ada sanksinya sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Ini surat edarannya nomor 42/se-2019 dikeluarkan tanggal 28 Mei 2019 kemarin. Jadi seluruh jajaran Pemprov yang berdinas gunakan kendaraan dinas untuk berdinas bukan untuk mudik," jelas Anies.


Selain larangan menggunakan mobil dinas, PNS dilarang menerima parsel. PNS DKI Jakarta harus melaporkan ke KPK bila menerima bingkisan yang diduga gratifikasi saat lebaran.

"Apabila Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak terhindarkan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal menerima gratifikasi," tulis Surat Edaran Sekda Nomor 42 Tahun 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi dalam Rangka Perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1440 H. (fdu/elz)