49% Permukiman DKI Kumuh, PKS DKI: Anies Sudah Bantu dengan DP Rp 0

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menyebut 49% permukiman di DKI Jakarta tergolong kumuh. Meski begitu, Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI, Suhaimi menyebut Gubernur DKI Anies Baswedan sudah bekerja maksimal dalam penataan permukiman warga Jakarta, menurutnya saat ini sudah ada pembenahan yang dilakukan Anies semasa menjabat.

"Pertama, Pak Gubernur sudah kerja, programnya jelas dan terukur, terkait permukiman itu kan secara bertahap ada pembenahan-pembenahan, penataan-penataan, kemudian ada upaya untuk bagaimana agar nggak membebani masyarakat, bahkan membantu masyarakat dengan DP Rp 0. Soal kemudian ada sekian persen kumuh itu saya kira itu jadi dorongan untuk maksimal lagi," kata Suhaimi saat dihubungi, Selasa (28/5/2019).

Baca juga: Kementerian ATR Sebut Hampir 49 Persen Permukiman di DKI Kumuh

Suhaimi mengaku Anies sudah melakukan langkah-langkah terkait pemukiman di Jakarta, bahkan terkait normalisasi sungai, dia pun mengatakan Anies sudah memikirkan langkah-langkah itu.

Namun, menurutnya perlu ada langkah yang matang jika ingin melakukan normalisasi di bantaran sungai itu, harus ada solusi untuk warga di sekitar untuk memiliki hunian yang layak dengan lingkungan yang baik.

"Setuju ada normalisasi sungai dalam konteks ada penataan di bantaran sungai nggak ditempati hunian, tapi di sisi lainnya, mereka yang ber KTP DKI kan harus ada solusinya, di mana mereka ditempatkan, makanya langkah Pak Anies saya lihat adalah mencari solusi dulu, sehingga begitu nanti diberitahukan ini dipindah, nah udah ada solusi," katanya.

Baca juga: Nyaris Setengah Permukiman DKI Kumuh, NasDem Ingatkan Anggaran Besar

Dia menilai Anies memiliki solusi sendiri terkait penataan pemukiman. Suhaimi mengatakan Anies selalu mencari solusi terlebih dahulu sebelum bertindak melakukan normalisasi kepada warga di bantaran kali ataupun pembenahan pemukiman kumuh.

"Menurut saya Pak Gubernur cara selesaikan masalah bukan sekedar menggusur, tapi mencari solusi gimana meringakan masyarakat karena memindahkan masyarakat tidak seperti barang kan, ada terkait pendidikan, ada terkait ekonomi, rumah ibadah, nah itu semua harus komprehensif dipertimbangkan," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian ATR menyebut 49 persen wilayah di DKI Jakarta masih tergolong kumuh. Ada 118 dari 267 kelurahan yang tergolong kumuh. Selain itu, masih banyaknya warga yang tinggal di bantaran sunga dinilai sebagai ketimpangan di antara banyaknya gedung-gedung tinggi di Jakarta.


Simak Juga "Jakarta Kumuh, JK Tegur Anies":

[Gambas:Video 20detik]

(zap/dnu)