Nyaris Setengah Permukiman DKI Kumuh, NasDem Ingatkan Anggaran Besar

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menyebut nyaris setengah permukiman di DKI Jakarta tergolong permukiman kumuh. Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus meminta Gubernur Anies Baswedan lebih fokus terhadap penataan permukiman warga di DKI.

Menurutnya, Pemprov DKI telah menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 4,6 miliar per rukun warga (RW) untuk penataan daerah, termasuk penataan permukiman kumuh itu.

"Yang terakhir kita anggarkan cukup besar ya, per RW (rukun warga) itu kalau saya nggak salah gelontorannya Rp 4,6 miliar satu RW, termasuk saluran daerah kumuh, jalan, lampu, termasuk taman," kata Bestari saat dihubungi, Senin (27/5/2019).

Baca juga: NasDem ke Anies soal Banjir: Fungsi Gubernur Bukan Tanggapi Medsos

Dia meminta Anies menerapkan peraturan pemerintah, khususnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penerapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Dia meminta Anies segera membenahi permukiman kumuh itu agar sungai dapat dikembalikan fungsinya sebagaimana mestinya. Bestari menyatakan DPRD DKI tidak pernah membatasi langkah Anies jika ingin melakukan pembebasan lahan di bantaran sungai.

"DPRD nggak pernah membatasi angka untuk pembebasan lahan, hanya saja concern Gubernur belum ke arah sana, sehingga terjadi perlambatan-perlambatan kan beberapa kali kawan-kawan PUPR, khususnya dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) sudah mengingatkan dan bahkan menegur kapan mau dibebaskan supaya normalisasi bisa dilaksanakan, alat berat itu nggak bisa masuk," ucapnya.

Baca juga: NasDem Minta Anies Cari Solusi, Jangan Cuma Bicara soal Banjir Kiriman

Sebelumnya, Kementerian ATR menyebut 49 persen wilayah di DKI Jakarta masih tergolong kumuh. Ada 118 dari 267 kelurahan yang tergolong kumuh. Selain itu, masih banyaknya warga yang tinggal di bantaran sungai dinilai sebagai ketimpangan di antara banyaknya gedung-gedung tinggi di Jakarta. (zap/dnu)