Kementerian ATR Sebut Hampir 49 Persen Permukiman di DKI Kumuh

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menyebut 49 persen wilayah di DKI Jakarta masih tergolong kumuh. Ada 118 dari 267 kelurahan yang tergolong kumuh.

"Fakta kawasan kumuh di DKI Jakarta kami bersama Bank Dunia menetapkan hampir 49 persen dari jumlah kelurahan yang ada, 118 dari 267 kelurahan memiliki kawasan kumuh," kata Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam sosialisasi reforma agraria di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019).

Baca juga: Jakarta Kumuh, Anies Ditegur JK

Doni menyoroti masih banyaknya warga yang tinggal di bantaran sungai. Hal tersebut dinilai sebagai ketimpangan di antara banyaknya gedung-gedung tinggi di Jakarta.

"Kawasan ini terutama juga berlanjut pada daerah tidak bertuan seperti bantaran sungai. Ini lah di mana 50 persen dari penduduk yang di kawasan kumuh bermukim," jelas Doni.

Baca juga: Anies: Kekumuhan Banyak Terjadi di Pusat Kota

Doni mengatakan kawasan kumuh paling banyak ada di Jakarta Utara yaitu 39 persen. Dia menuturkan ada solusi dalam mengatasi masalah tersebut tanpa penggusuran.

"Ke depan kampung ini kita tata secara tematik jadi tidak membuat one-size-fits-all policy, tapi kita perlu lihat masing-masing problemnya," terang Doni.

Baca juga: Ketimpangan 'Singapura vs Bangladesh' Ada di Jakarta

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur 162 tahun 2019 tentang Reforma Agraria. Anies berharap dengan adanya Kepgub tersebut dapat mengatasi ketimpangan lahan di Jakarta.

"Reforma agraria ini penting sekali, karena lewat reforma agraria ini diharapkan kita bisa mengatasi beberapa persoalan mendasar di bidang agraria yang implikasinya pada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik," tutur Anies.




(fdu/knv)