"Kami merasa bahwa kinerja anggota DPR dan DPD RI dalam periode berikutnya (2019-2024) tidak akan mengalami perubahan besar. Salah satu penyebab pentingnya adalah kehadiran mereka nanti tentu sangat dibengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik lokal (oligarki dan elite lainnya) yang berkelindan dalam aktivitas parlemen mereka," kata Direktur Puskapol UI Aditya Perdana, di Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2019).
Buktinya, kata Aditya, 53% caleg perempuan DPR terpilih adalah mereka yang merupakan elite politik di partai sebagai pengurus atau yang berpengalaman dalam kontestasi pemilu. Sementara 41% lainnya adalah mereka yang memiliki hubungan kekerabatan politik.
Sama halnya dengan kursi DPR, para calon DPD terpilih pun didukung mereka yang berlatar belakang sebagai orang berpengaruh di daerahnya. Salah satunya adalah mereka yang pernah menjadi pejabat daerah yang kemudian memilih untuk bertarung di Pemilu 2019.
Menurut Aditya, selarasnya kriteria mereka yang lolos ke DPR dan DPD pada pemilu kali ini, tidak lain adalah untuk saling memperkuat afiliasi partai politik. Melalui afiliasi itu pula, para calon DPD dapat melakukan mobilisasi kontituennya.
"Apabila diperhatikan caleg DPD yang terpilih, latar belakang dan profil mereka pun juga tidak berbeda dengan caleg DPR yaitu mereka adalah orang "kuat" lokal dan mantan pejabat daerah yang lngin kembali bertarung di kompetisi pemilu. Untuk memperkuat itu, sebagian besar dari mereka tentu punya afiliasi partai politik dan memanfaatkan jejaring partai tersebut dalam mobilisasi dukungan pemilih," ujar Aditya.
Menurut Adit, kondisi ini tercipta karena mahalnya biaya politik. Akhirnya, kata dia, mereka yang kemudian terpilih akan mencari cara mengembalikan modal politik yang telah dihabiskan selama proses pemilu.
"Masih kuatnya pengaruh biaya politik mahal yang ada di setiap caleg, maka akan mempertahankan mindset para anggota DPR terpilih nanti untuk melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme," tegasnya. (tsa/tsa)
