DetikNews
Minggu 26 Mei 2019, 16:14 WIB

KoDe: Gugatan Pileg Paling Banyak soal Penggelembungan-Pengurangan Suara

Yulida Medistiara - detikNews
KoDe: Gugatan Pileg Paling Banyak soal Penggelembungan-Pengurangan Suara Peneliti KoDe Ihsan Maulana (memegang mik). (Foto: Yulida/detikcom)
Jakarta - Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif memetakan permohonan sengketa Pileg 2019 yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut catatan KoDe, dari total 469 permohonan, gugatan terkait penggelembungan dan pengurangan suara mendominasi.

"Dari banyaknya permohonan yang masuk ke MK dengan 339 (gugatan), kami coba memetakan ternyata ada 469. Alasan yang kami klasifikasikan menjadi 12 jenis alasan kenapa mereka mengajukan sengketa. Ternyata alasannya karena adanya penggelembungan dan pengurangan suara dengan 111 temuan," kata peneliti KoDe, Muhammad Ihsan Maulana, di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2019).


Ihsan memerinci gugatan terkait dugaan penggelembungan dan pengurangan suara sebanyak 111 permohonan. Sementara itu, gugatan terkait dugaan pengurangan suara sebanyak 101 permohonan, selanjutnya gugatan penggelembungan suara 73 permohonan.

"Jadi penggelembungan dan pengurangan suara ini bisa terjadi karena ada penambahan suara dari termohon atau pihak terkait tapi di satu sisi ada pengurangan suara yang dialami pemohon," kata Ihsan.


"Terbanyak ketiga adalah penggelembungan suara dengan 73 temuan, di mana penggelembungan suara ini biasanya pemohon itu suaranya tidak naik atau tidak turun. Tapi ada pihak terkait, baik itu dari pihak internal partai atau dari parpol lain, yang tiba-tiba suaranya naik," imbuh dia.

Ihsan menyebut KoDe juga menemukan sejumlah gugatan terkait pelanggaran administrasi Pemilu 2019. Selain itu, ditemukan gugatan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, serta gugatan dugaan politik uang.

Namun, kata Ihsan, ada juga gugatan yang tidak menyebutkan alasan sebanyak 135 permohonan. Ihsan menilai bisa jadi para caleg lupa atau terburu-buru mengajukan gugatan lantaran waktu pendaftaran gugatan yang singkat.

"Karena memang dikejar waktu buru-buru masukin permohonan sampai lupa masukin dasar permohonan. Jadi itu terlewat gitu saja untuk mengejar waktu yang ditentukan undang-undang," ujar Ihsan.


Ia pun menjelaskan permohonan sengketa pileg itu paling banyak dilayangkan untuk tingkat pemilihan DPRD. Sementara itu, wilayah yang paling banyak mengajukan permohonan adalah Provinsi Papua untuk pemilu DPRD.

Selain itu, lanjut Ihsan, gugatan ke MK banyak diajukan caleg terhadap eksternal parpol, tetapi ada juga gugatan antarcaleg yang diajukan dalam internal parpol. Ihsan menyebut paling tidak ada 141 permohonan sengketa antarpartai (eksternal) dan 65 sengketa antarcaleg (internal).


Ia mengatakan caleg dari PAN paling banyak melakukan gugatan eksternal dengan temuan sebanyak 22 permohonan. Sementara gugatan antarcaleg di lingkup internal parpol paling banyak terdapat di Partai Golkar.

"Eksternal paling banyak PAN. Artinya, PAN menggugat partai lain. Sedangkan sengketa internal itu adalah sengketa antarcaleg dalam satu partai. Kalau dari permohonan yang kita baca di MK, Partai Golkar yang paling banyak mengajukan di sengketa di internal parpol," kata Ihsan.

Sementara itu, dilihat dari situs resmi MK, terdapat total 339 gugatan Pileg 2019 yang telah terdaftar. Sebanyak 329 permohonan merupakan gugatan DPR/DPRD, sedangkan 10 permohonan lainnya gugatan DPD. MK akan meregistrasi gugatan itu pada 1 Juli 2019, setelah menyelesaikan gugatan pilpres yang diajukan oleh pasangan 02 Prabowo-Sandi.



Simak Juga 'Sekelumit Kisah Dugaan Penggelembungan Suara Caleg di Pemilu 2019':

[Gambas:Video 20detik]


(yld/tsa)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed