KoDe Duga Tim Hukum Prabowo Sengaja Bawa Link Berita Jadi Bukti ke MK

Jakarta - Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyertakan sejumlah tautan berita dalam berkas gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif menilai penyertaan tautan atau link berita sebagai bukti itu bisa jadi merupakan strategi tim hukum 02. Apa maksudnya?

"Saya menduga gini, ini kan baru permohonan awal. Bisa jadi sebuah strategi dalam proses sengketa hasil pemilu. Kalau semua data dibuka bisa jadi mereka akan menilai sejak awal bisa dinilai bisa dibantah dan lain-lain," kata Ketua KoDe Inisiatif, Veri Junaidi di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2019).

Baca juga: Soal 'Mahkamah Kalkulator', KoDe Dorong Prabowo Buktikan Kecurangan TSM

Menurut Veri, tim hukum Prabowo-Sandi sepenuhnya mengetahui bahwa tautan berita hanya bukti sekunder dalam dugaan kecurangan Pilpres 2019. Ia menduga tim hukum sengaja membawa bukti-bukti itu terlebih dahulu agar tidak langsung dibantah pihak lain.

Veri mengatakan bukti berupa tautan berita tidak akan cukup untuk membuktikan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2019 seperti yang dikatakan Prabowo-Sandi.

"Ini lah nanti cara kerja proses pembuktian di MK. Tapi kalau dilihat di permohonan menurut saya memang tidak cukup membuktikan sebuah pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif itu berdasarkan pemberitaan di media kalau kita hanya membaca dari permohonan," ujarnya,

Baca juga: Bukti Gugatan Hasil Pilpres Prabowo ke MK Masih Bertabur Link Berita

Karena itu, dia menantang tim hukum Prabowo-Sandi agar menambahkan bukti yang lebih kuat untuk mendukung dalil permohonan yang diajukan. Misalnya, kata Veri, bukti dokumen saksi pada rapat rekapitulasi dari TPS mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

"Saya sih justru tertarik untuk kemudian melihat apakah bukti buktinya yang disiapkan itu akan sangat kuat atau tidak. Intinya bukti primer. Jadi bukti hasil pengawasan, dari saksi-saksi di tiap TPS. Kan mereka punya saksi di tiap TPS, setiap kecamatan dan kabupaten/kota, provinsi dalam proses rekapitulasi berjenjang," ucap Veri.

Baca juga: Ini 7 Tuntutan Prabowo-Sandi: Jadi Presiden atau Pemilu Ulang!

"Kesimpulannya menurut saya kalau hanya menggunakan berita media seperti dalam permohonan agak sulit untuk dapat dikabulkan di MK," tegas dia.

Tim hukum Prabowo-Sandiaga resmi mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK pada Jumat (24/5). Bambang Widjojanto (BW) memimpin tim hukum tersebut.

Berdasarkan berkas permohonan yang didapat detikcom, Minggu (26/5), tim hukum mencoba membuktikan dalil Pilpres 2019 adalah pemilu yang dilakukan penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Hal itu diukur dari penyalahgunaan APBN, Ketidaknetralan aparat, Penyalahgunaan Birokrasi, Pembatasan Media dan Diskriminasi Perlakukan dan Penyalahgunaan Penegakan Hukum.


Adu 'Sakti' Pendekar Hukum di Kubu Jokowi-Amin Vs Prabowo-Sandi, Simak Videonya:
(yld/tsa)