Sabtu 25 Mei 2019, 11:22 WIB
Ngabalin Tanggapi BW: Urusan MK Kok Jokowi Jadi Sasaran Tembak?
Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin. (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -
Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), berharap gugatan pihaknya diproses Mahkamah Konstitusi (MK) diproses dengan baik sekaligus berharap MK tidak menjadi bagian dari rezim. Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin meminta BW tidak banyak bicara atas tuduhannya soal rezim korup.
"Apa yang belum selesai dengan BW? Kalau jadi pengacara, jadi tim hukum, jalani saja, nggak usah banyak bacotnya. Jalani saja, bikin perjanjian dengan baik, berapa salary-nya untuk membela 02. Nggak usah menyerempet pemerintah, urusan MK kok Jokowi jadi sasaran tembak? Malah kita tuntut harus tuntut lewat jalur hukum, jangan people power," ujar Ngabalin saat dihubungi, Sabtu (25/5/2019).
Ngabalin heran karena pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diseret BW saat mendaftarkan gugatan Pilpres 2019 di MK. Ia menantang BW menunjukkan bukti konkret terkait rezim korup.
"Rezim korup itu apa? Kasih tunjuk dong siapa yang dia maksud. Jangan nuduh begitu dong," kata Ngabalin.
Sebelumnya diberitakan, BW berharap MK tidak menjadi bagian dari rezim korup. BW bersama tim hukum capres Prabowo Subianto menggugat hasil Pilpres karena menilai ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata BW di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5).
BPN Ajukan 51 Bukti ke MK, Termasuk Laporan yang Ditolak Bawaslu:
(dkp/fdn)
"Apa yang belum selesai dengan BW? Kalau jadi pengacara, jadi tim hukum, jalani saja, nggak usah banyak bacotnya. Jalani saja, bikin perjanjian dengan baik, berapa salary-nya untuk membela 02. Nggak usah menyerempet pemerintah, urusan MK kok Jokowi jadi sasaran tembak? Malah kita tuntut harus tuntut lewat jalur hukum, jangan people power," ujar Ngabalin saat dihubungi, Sabtu (25/5/2019).
Ngabalin heran karena pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diseret BW saat mendaftarkan gugatan Pilpres 2019 di MK. Ia menantang BW menunjukkan bukti konkret terkait rezim korup.
Sebelumnya diberitakan, BW berharap MK tidak menjadi bagian dari rezim korup. BW bersama tim hukum capres Prabowo Subianto menggugat hasil Pilpres karena menilai ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata BW di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5).
BPN Ajukan 51 Bukti ke MK, Termasuk Laporan yang Ditolak Bawaslu:
(dkp/fdn)
