Jumat 24 Mei 2019, 20:31 WIB
Anies Tidak Soal BW Jadi Tim Hukum Prabowo Selama Tak Ada Conflict of Interest
Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Zakia/detikcom)
FOKUS BERITA:
Putusan MK Pilpres 2019
Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempersoalkan Bambang Widjojanto (BW) menjadi tim hukum Prabowo Subianto untuk pengajuan gugatan hasil Pilpres 2019. Anies menilai tak masalah BW rangkap jabatan asalkan tak ada konflil kepentingan (conflict of interest).
Diketahui, BW menjadi tim hukum Prabowo sempat disoroti oleh politikus PDIP yang meminta BW berhati-hati memilih pekerjaan, karena jabatannya sebagai anggota TGUPP dibiayai oleh APBD. Namun Anies menilai tidak masalah, asalkan tidak ada conflict of interest.
"Nggak apa-apa. Selama bisa menjalankan tugas dengan baik dan tidak ada conflict of interest. Karena memang apa yang dikerjakan di sini di kota, dengan itu (MK) tidak ada koi (conflict of interest). Kalau dia terkait dengan kota Jakarta, ada potensi conflict of interest. Di sini nggak ada potensi koi," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).
Anies juga yakin BW mampu bekerja profesional. Serta tidak akan bertumpang tindih dengan tugasnya sebagai TGUPP karena proses gugatan ke MK hanya berlangsung sebentar saja.
"Insyaallah nggak (tumpang tindih). Apalagi ini periode singkat ya, 14 hari 2 minggu sesuatu yang singkat," ujar Anies.
Anies mengatakan BW memiliki hak sebagai warga negara. Selain itu BW bukan lah ASN sehingga tidak melanggar aturan.
"Seperti saya sampaikan dalam kegiatan ini adalah hak warga negara mereka, bukan ASN sehingga mereka berhak untuk menentukan pilihan politiknya," ujarnya.
Anies menegaskan BW masih merupakan anggota TGUPP. BW merupakan ketua TGUPP bidang pencegahan korupsi.
Selain itu, Anies juga meluruskan kabar mengenai Rikrik Rizkiyana yang juga menjadi tim hukum Prabowo-Sandi. Anies mengatakan Rikrik sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota TGUPP bidang harmonisasi regulasi karena masa kerjanya sudah selesai. Saat ini Rikrik menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas di PD Pasar Jaya.
"Kalau komisaris nggak apa-apa, kalau itu nggak ada larangan. Kalau ini (bidang harmonisasi regulasi) harmonisasinya sudah selesai Karena memang harmonisasi itu ada periodenya, selama 1 tahun bekerja, Desember kemarin selesai," ungkap Anies.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, juga mengatakan adanya 2 anggota TGUPP menjadi tim hukum Prabowo tak jadi masalah karena keduanya bukan ASN. Gembong meminta kedua anggota TGUPP berhati-hati memilih pekerjaan karena dibiayai APBD.
"Dalam konteks profesionalitas. Dalam memilah-milih pekerjaan diminta untuk berhati-hati. Pak Bambang juga memanfaatkan APBD gitu loh. Jadi tetap harus memilah-milah," ujar Gembong.
(idh/idh)
Diketahui, BW menjadi tim hukum Prabowo sempat disoroti oleh politikus PDIP yang meminta BW berhati-hati memilih pekerjaan, karena jabatannya sebagai anggota TGUPP dibiayai oleh APBD. Namun Anies menilai tidak masalah, asalkan tidak ada conflict of interest.
"Nggak apa-apa. Selama bisa menjalankan tugas dengan baik dan tidak ada conflict of interest. Karena memang apa yang dikerjakan di sini di kota, dengan itu (MK) tidak ada koi (conflict of interest). Kalau dia terkait dengan kota Jakarta, ada potensi conflict of interest. Di sini nggak ada potensi koi," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).
Anies juga yakin BW mampu bekerja profesional. Serta tidak akan bertumpang tindih dengan tugasnya sebagai TGUPP karena proses gugatan ke MK hanya berlangsung sebentar saja.
"Insyaallah nggak (tumpang tindih). Apalagi ini periode singkat ya, 14 hari 2 minggu sesuatu yang singkat," ujar Anies.
Anies mengatakan BW memiliki hak sebagai warga negara. Selain itu BW bukan lah ASN sehingga tidak melanggar aturan.
"Seperti saya sampaikan dalam kegiatan ini adalah hak warga negara mereka, bukan ASN sehingga mereka berhak untuk menentukan pilihan politiknya," ujarnya.
Anies menegaskan BW masih merupakan anggota TGUPP. BW merupakan ketua TGUPP bidang pencegahan korupsi.
Selain itu, Anies juga meluruskan kabar mengenai Rikrik Rizkiyana yang juga menjadi tim hukum Prabowo-Sandi. Anies mengatakan Rikrik sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota TGUPP bidang harmonisasi regulasi karena masa kerjanya sudah selesai. Saat ini Rikrik menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas di PD Pasar Jaya.
"Kalau komisaris nggak apa-apa, kalau itu nggak ada larangan. Kalau ini (bidang harmonisasi regulasi) harmonisasinya sudah selesai Karena memang harmonisasi itu ada periodenya, selama 1 tahun bekerja, Desember kemarin selesai," ungkap Anies.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, juga mengatakan adanya 2 anggota TGUPP menjadi tim hukum Prabowo tak jadi masalah karena keduanya bukan ASN. Gembong meminta kedua anggota TGUPP berhati-hati memilih pekerjaan karena dibiayai APBD.
"Dalam konteks profesionalitas. Dalam memilah-milih pekerjaan diminta untuk berhati-hati. Pak Bambang juga memanfaatkan APBD gitu loh. Jadi tetap harus memilah-milah," ujar Gembong.
(idh/idh)
