Rabu 22 Mei 2019, 13:03 WIB
Usai Diperiksa KPK Terkait Kasus Haji, Menag Lukman Hanya Minta Maaf
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin hanya menyampaikan permintaan maaf usai menjalani pemeriksaan di KPK. Lukman sebelumnya menjalani pemeriksaan dalam tahap penyelidikan kasus terkait penyelenggaraan haji.
"Mohon maaf, saya puasa, saya sudah ditunggu. Mohon maaf sekali," kata Lukman di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2019).
Pun atas berbagai pertanyaan wartawan setelahnya, Lukman hanya meminta maaf. "Mohon maaf. Mohon maaf," imbuhnya.
Sebelumnya Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebut Lukman dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus penyelenggaraan haji. Febri menyebut penyelenggaraan haji memang menjadi salah satu fokus KPK karena sebelumnya pernah ditemukan adanya penyimpangan. Namun untuk penyelidikan saat ini, Febri belum berbicara lebih detail.
"KPK cukup concern dengan penyelenggaraan haji ini. Selain pernah melakukan penanganan perkara pada menteri agama sebelumnya, KPK juga sudah berikan rekomendasi agar penyelenggaraan haji dilakukan tanpa penyimpangan. Jangan sampai pelayanan terhadap masyarakat dalam menjalankan ibadahnya disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu," kata Febri.
"Kami juga memperingatkan agar tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang, pengaruh dan posisi untuk mencari keuntungan pribadi dalam penyelenggaraan haji ke depan. Apalagi dalam waktu tidak terlalu lama akan diselenggarakan kembali ibadah haji di tahun ini," imbuh Febri.
(dhn/dhn)
"Mohon maaf, saya puasa, saya sudah ditunggu. Mohon maaf sekali," kata Lukman di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2019).
Pun atas berbagai pertanyaan wartawan setelahnya, Lukman hanya meminta maaf. "Mohon maaf. Mohon maaf," imbuhnya.
"KPK cukup concern dengan penyelenggaraan haji ini. Selain pernah melakukan penanganan perkara pada menteri agama sebelumnya, KPK juga sudah berikan rekomendasi agar penyelenggaraan haji dilakukan tanpa penyimpangan. Jangan sampai pelayanan terhadap masyarakat dalam menjalankan ibadahnya disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu," kata Febri.
"Kami juga memperingatkan agar tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang, pengaruh dan posisi untuk mencari keuntungan pribadi dalam penyelenggaraan haji ke depan. Apalagi dalam waktu tidak terlalu lama akan diselenggarakan kembali ibadah haji di tahun ini," imbuh Febri.
(dhn/dhn)
