Senin 20 Mei 2019, 21:10 WIB
Ada Rencana Aksi di Depan KPU 22 Mei, Polisi Imbau Massa Taati Aturan
Foto: Matius Alfons/detikcom
Jakarta -
Sejumlah elemen berencana melakukan aksi di depan KPU pada saat pengumuman hasil Pemilu 2019 pada Rabu, 22 Mei. Polisi mengimbau massa mematuhi segala peraturan yang berlaku.
"Ada enam (elemen) ya, ada Aliansi Gerakan '98 itu ada," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/5/2019).
Argo menyampaikan jumlah peserta yang akan menyampaikan pendapat di depan KPU sebanyak 1.500 orang. Namun Argo tidak menjelaskan apakah massa dari luar daerah juga akan datang ke KPU.
Argo melanjutkan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu akan menyampaikan pengumuman hasil pemilu 2019 pada 22 Mei nanti. Dia berharap agar menghormati keputusan KPU nanti.
"Namanya menyampaikan pendapat di muka umum itu boleh sesuai undang-undang, boleh, tetapi tidak absolut. Artinya, ada rambu-rambu yang mengatur," urainya.
Massa diimbau tidak mengganggu ketertiban umum dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Polisi akan menindak bila massa melakukan pelanggaran pidana.
"Dalam undang-undang itu ada sanksinya bisa dibubarkan seandainya itu nggak sesuai aturan yang ada," imbuh dia.
Polda Metro Jaya menurunkan 50 ribu personel gabungan untuk mengamankan pengumuman KPU tersebut. Personel ditempatkan di sejumlah objek vital, seperti depan Istana, KPU, Bawaslu, DPR, hingga ke pusat perbelanjaan.
(mea/mea)
"Ada enam (elemen) ya, ada Aliansi Gerakan '98 itu ada," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/5/2019).
Argo menyampaikan jumlah peserta yang akan menyampaikan pendapat di depan KPU sebanyak 1.500 orang. Namun Argo tidak menjelaskan apakah massa dari luar daerah juga akan datang ke KPU.
"Namanya menyampaikan pendapat di muka umum itu boleh sesuai undang-undang, boleh, tetapi tidak absolut. Artinya, ada rambu-rambu yang mengatur," urainya.
Massa diimbau tidak mengganggu ketertiban umum dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Polisi akan menindak bila massa melakukan pelanggaran pidana.
"Dalam undang-undang itu ada sanksinya bisa dibubarkan seandainya itu nggak sesuai aturan yang ada," imbuh dia.
Polda Metro Jaya menurunkan 50 ribu personel gabungan untuk mengamankan pengumuman KPU tersebut. Personel ditempatkan di sejumlah objek vital, seperti depan Istana, KPU, Bawaslu, DPR, hingga ke pusat perbelanjaan.
(mea/mea)
