MUI Ajak Warga Cirebon Tidak Ikut Aksi 22 Mei di Jakarta

Cirebon - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon menggelar multaqo atau mengumpulkan para ulama, habaib, ormas Islam dan pengasuh pondok pesantren untuk menyikapi demo 22 Mei 2019. Dalam multaqo itu, ulama di Cirebon sepakat menolak gerakan rakyat saat penetapan pemenang Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei di Jakarta.

Pengurus MUI Kabupaten Cirebon KH Mukhlisin Muzari mengimbau agar masyarakat, khususnya Cirebon, tak terprovokasi untuk ikut aksi 22 Mei nanti. Pihaknya mengaku khawatir terjadi kerusuhan yang merugikan banyak pihak.

"Ini kita kumpulkan menyikapi isu people power dan sebagainya. Tujuannya agar Cirebon tetap kondusif dan Indonesia tetap damai. Kita mencegah agar masyarakat tidak ikut-ikutan," kata Mukhlisin usai multaqo di salah satu hotel yang berada di Jalan Tuparev, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (20/5/2019).

Baca juga: GNPF-U Ciamis Rahasiakan Keberangkatan Massa Aksi 22 Mei

Hasil dari keputusan multaqo selain mengimbau masyarakat agar tak ikut aksi 22 Mei, dikatakan Mukhlisin, masyarakat Cirebon juga diimbau untuk tetap menunggu hasil resmi pemilu dari KPU. "Semua masyarakat atau pendukung 01 dan 02 itu baiknya menunggu hasil pemilu. Harapan kami seperti itu, karena sekarang masih proses," katanya.

Sementara itu, pengasuh Ponpes Kempek Cirebon KH Mustofa Aqil Siradj mengatakan agenda multaqo memiliki makna dan arti untuk merawat kerukunan di Indonesia, khususnya Cirebon. "People power itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi kalau tidak dimotori dan dibiayai. Rakyat itu sebetulnya kondusif," kata adik kandung Ketum PBNU Said Aqil Siradj itu.

Baca juga: Soal Aksi 22 Mei, Wali Kota Bandung: Mari Kita Berdoa Saja

Mustofa menyebutkan aksi 22 Mei merupakan kepentingan sejumlah kelompok yang membahayakan NKRI. Namun, Mustofa tak menyebutkan lebih rinci terkait tujuan terselubung dari aksi 22 Mei.

"Itu hanya mereka-mereka yang mempunyai skenario, yang saya tidak bisa sebut di sini. Kalau tidak ada daya dan dananya, tidak ada insyallah, ada (aksi) pun paling sedikit," ucap Mustofa.

Ia menilai harusnya peserta pemilu dan pendukungnya bisa lebih dewasa menyikapi hasil. "Ada aturan, ada konstitusi, ada Undang-undang. Kenapa itu tidak dipakai, kalau tidak dipakai dalam Islam disebut bughot atau pemberontak," ucapnya. (bbn/bbn)