Serba-serbi Aksi 22 Mei: Dari Ancaman Teror sampai Ancaman Pemecatan

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil resmi Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019. Namun ada sejumlah kelompok yang justru memanfaatkan momen 22 Mei sebagai aksi protes menolak hasil pemilu. Pasalnya, menurut mereka, Pemilu 2019 sarat akan kecurangan. Mereka bakal menggelar aksi demo ini di sekitar gedung KPU dan Bawaslu. Selain menolak hasil pemilu, mereka akan meminta kedua lembaga tersebut mendiskualifikasi Jokowi dalam Pilpres 2019. Berikut ini adalah serba-serbi seputar rencana aksi 22 Mei:

Ancaman teror

Polisi mengimbau masyarakat tidak ikut dalam aksi penolakan hasil resmi Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019. Imbauan ini disampaikan setelah polisi menangkap 29 terduga teroris. Mereka disebut sebagai bagian dari jaringan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD), yang berencana melakukan serangan bom pada 22 Mei 2019.

"Saya selaku Kepala Divisi Humas juga sebagai juru bicara menyampaikan bahwa pada tanggal 22 Mei masyarakat kami imbau tidak turun. Ini akan membahayakan, karena mereka akan menyerang semua massa, termasuk aparat," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: PDIP Sindir Aksi 22 Mei: Ada yang Menghasut agar Ingkari Kedaulatan Rakyat

Iqbal mengatakan, jika ada serangan teroris pada hari itu, bukan tak mungkin akan ada korban berjatuhan. Polisi juga tak memungkiri masih ada potensi serangan meski sudah ada yang ditangkap.

"Kita tidak ingin ini terjadi di kerumunan massa. Kerumunan massa, bayangkan, kalau 100 saja, sudah berapa korban. Kita tidak boleh underestimate. Kita terus bekerja. Kita tidak bisa meyakinkan apakah kelompok ini selesai masih di sini atau masih ada. Densus 88 terus bekerja," ujarnya.

Kendati demikian, polisi tetap akan mengamankan gelaran aksi 22 Mei ini. Setidaknya Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan 30 ribu personel kepolisian siap dikerahkan guna menjaga suasana rekapitulasi nasional pemilu pada 22 Mei 2019. Mereka bakal dipasang di sejumlah tempat.

"Nanti pada saat 22 Mei akan diterjunkan 30 ribu personel pasukan karena di beberapa tempat," kata Gatot saat mengecek pengamanan di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (11/5/2019).


Kemenkes siagakan RS dan layanan kesehatan

Pada 22 Mei 2019, saat hasil rekapitulasi pemilu diumumkan, Kementerian Kesehatan menyiapsiagakan RS dan layanan kesehatan. Kemenkes telah membuat edaran tentang kesiapsiagaan untuk dinas kesehatan di seluruh Indonesia.

"Betul. Itu adalah edaran internal," kata Bambang Wibowo, Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, saat dihubungi detikHealth, Minggu (19/5/2019).

"Sama halnya, kami juga membuat edaran kesiapan rumah sakit, puskesmas, juga dinas untuk koordinir kesiapan faskes untuk mudik Lebaran juga Natal dan tahun baru," jelasnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan Oscar Primadi membenarkan kesiapsiagaan ini masih terkait proses pemilu. Namun, dikatakan, surat edaran yang tersebar di grup-grup WhatsApp tersebut tidak hanya untuk mengantisipasi tanggal 22 Mei.

"Semuanya dalam kerangka kita ikut mem-backup semua rangkaian pemilu," kata Oscar.

Baca juga: Menhub Dukung Langkah Polri Tangkap Pilot yang Ajak Rusuh 22 Mei

Razia dari Surabaya sampai Jalur Pantura

Polisi juga melakukan beberapa kegiatan razia guna membendung massa aksi 22 Mei. Salah satu razia antisipasi pergerakan massa yang pergi ke Jakarta pada 22 Mei ini dilakukan di Surabaya. Jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan TNI pun melakukan razia di sepanjang Jalan Suramadu.

Satu per satu kendaraan roda empat dari arah Pulau Madura menuju Surabaya dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan. Mulai mobil pribadi, mobil boks, dan bus penumpang tak luput dari pemeriksaan petugas. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Antonius Agus Rahmanto mengatakan razia skala besar gabungan dilakukan sejak Sabtu (19/5) pukul 21.30 WIB untuk mengantisipasi pergerakan massa ke Jakarta jelang penetapan Pemilu pada 22 Mei 2019.

"Ini adalah razia gabungan untuk Operasi Mantab Brata dan bagian Operasi Pekat Semeru 2019. Kemudian bagian dari pengamanan Pemilu 2019. Seperti diketahui bersama, tanggal 22 Mei 2019 adalah hari pengumuman KPU hasil dari Pemilu 2019. Banyak informasi yang beredar marak kegiatan people power," kata AKBP Antonius Agus Rahmanto kepada wartawan di Jalan Suramadu, Minggu (19/5/2019).

Hal yang sama dilakukan Polres Probolinggo. Guna mengantisipasi pergerakan massa aksi 22 Mei di Jakarta, tim gabungan Polres Probolinggo bersama TNI menggelar razia di Jalur Pantura.

Razia langsung dipimpin Kapolres Probolinggo AKBP Eddwi Kurniyanto bersama semua satuan dari Satlantas, Intel, Satreskrim, dan Sabhara Polres Probolinggo, dibantu personel TNI dari Kodim 0820 Probolinggo, di jalan raya Pantura di Desa Curah Sawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Minggu (19/5/2019) dini hari.

Tiap kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, seperti bus dan mobil travel, diberhentikan dan diperiksa oleh petugas. Tak cuma itu, petugas pun menggeledah tas barang bawaan penumpang. Selain itu, petugas gabungan ini menanyai tiap penumpang perihal tujuannya, guna mencegah mereka bergabung dengan aksi 22 Mei yang juga disebut 'aksi kedaulatan rakyat'.

"Kami akan memulangkan jika ada pengendara atau penumpang yang akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi kedaulatan rakyat," ujar Kapolres Probolinggo AKBP Eddwin Kurniyanto saat dimintai konfirmasi di lokasi.

Baca juga: GNPF-U Ciamis Rahasiakan Keberangkatan Massa Aksi 22 Mei

Tur Jihad 22 Mei dari Surabaya batal

Ada juga kelompok aksi 22 Mei yang layu sebelum berkembang. Salah satunya adalah kelompok aksi 22 Mei Surabaya yang menamai aksinya sebagai 'tur jihad'. Awalnya mereka dijadwalkan berangkat dari Surabaya ke Jakarta pada Minggu (19/5/2019) pagi. Rencananya, ketika sampai di Jakarta, mereka bakal bergabung dengan aksi protes tolak hasil pemilu 22 Mei.

Namun keberangkatan tur jihad itu ternyata gagal. Selain karena peserta tur yang sedikit, koordinator tur Muhammad Roni mengatakan ide tur ini sempat meresahkan masyarakat.

"Melihat kondisi yang begitu memanas, tur jihad ini sudah dibubarkan, dan yang mendaftar pun hanya minim sehingga dibubarkan dan tidak ada kita keberangkatan ke Jakarta," kata Roni di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Minggu (19/5/2019).

Sementara itu, jika ada yang berangkat ke Jakarta, Roni mengatakan hal tersebut bukan bagian peserta dari tur jihad dan bukan lagi wewenangnya. Roni dan koordinator tur lainnya, Feni Lestari, pun mendatangi Polda Jatim untuk meminta maaf dan menulis surat pernyataan.

"Dan seandainya ada yang mengatakan tur jihad Jakarta sudah berangkat atau belum, itu bukan dari kami, bukan wewenang kami. Kami sudah membuat surat pernyataan kepada kepolisian bahwa tur jihad yang kita adakan itu bukan yang di media yang begitu dibesarkan. Saya minta maaf telah meresahkan masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, diketahui ajakan tur ini sempat menyebar di pesan Whatsapp relawan akar rumput Prabowo-Sandi. Pada pesan tersebut, penyelenggara mencantumkan paket yang dapat dipilih selama lima hari mengikuti tur di Jakarta.

Pilihannya pun beragam, mulai menggunakan transportasi bus besar yang dipatok dengan harga Rp 450 ribu, bus kecil dengan tarif Rp 400 ribu, hingga mobil pribadi yang harganya Rp 600 ribu.


PNS yang ikut aksi 22 Mei terancam dipecat

Ternyata cara membendung peserta aksi 22 Mei bukan hanya lewat razia, tapi juga melalui ancaman pemecatan. Salah satunya ialah yang dilakukan oleh Bupati Garut Rudy Gunawan. Rudy melarang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Garut mengikuti aksi demo 22 Mei 2019 di Jakarta. Ia mengancam akan memberikan sanksi pemecatan kepada PNS yang terbukti ikut pergi ke Jakarta, untuk aksi demo 22 Mei.

Rudy menegaskan setiap PNS yang hendak berangkat ke Jakarta untuk mengikuti demo 22 Mei dipastikan tak mendapat izin dari Pemkab Garut. "Dia harus punya izin, kami tidak akan izinkan," kata Rudy setelah memimpin apel Hari Kebangkitan Nasional di lapangan Setda Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (20/5/2019).

Baca juga: Soal Aksi 22 Mei, Wali Kota Bandung: Mari Kita Berdoa Saja

"Saya memberikan larangan. Kalau dilanggar, akan mendapatkan sanksi," Rudy menambahkan.

Sanksi yang akan diberlakukan kepada pelanggar, kata Rudy, cukup berat, bisa sampai pemecatan. Sebagai pimpinan daerah, Rudy akan memberlakukan peraturan pemerintah soal disiplin pegawai negeri.

"Kalau dia pergi tanpa izin, kita akan memberlakukan PP 53 Tahun 2010, yang ujung-ujungnya ialah pemecatan karena mereka sendiri tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan," tutur Rudy.


Simak Juga '50 Ribu Personel Gabungan Siap Amankan Aksi 22 Mei 2019':

[Gambas:Video 20detik]

(rdp/tor)