Senin 20 Mei 2019, 13:05 WIB
PGRI Minta Nilai Ambang Batas Penerimaan Pegawai Setara PNS Direvisi
Foto: Ketua PGRI Unifah Rosyidi. (Fida-detikcom)
Jakarta -
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengeluhkan nilai ambang batas atau passing grade dalam tes yang tinggi dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). PGRI meminta nilai disesuaikan dengan kemampuan guru honorer.
"Passing grade banyak yang tidak lolos. Misal sudah lolos sertifikasi tapi tidak lolos masak iya. Kalau tidak 65 diturunkan dengan logika yang wajar," kata Ketua PGRI Unifah Rosyidi di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
Unifah meminta nilai ambang batas disamakan dengan nilai ujian nasional (UN). Dia juga meminta pemerintah mempertimbangkan masa kerja guru honorer.
"Keinginan kami diurutkan berdasarkan kebutuhan daerah, paling tidak disamakan dengan UN dengan mempertimbangkan masa kerja mereka," ucapnya.
Unifah hari ini bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Unifah menyerahkan kajian pendidikan untuk bisa dijalankan oleh pemerintah selama lima tahun.
"Kami membicarakan agenda organisasi dan juga membicarakan pemikiran kami dalam pembangunan SDM ke depan. Kami ketahui bahwa pemerintah akan memberikan perhatian kepada SDM dan kami membuat semacam paper, semacam paparan yang kami serahkan bagaimana PGRI memandang bahwa ke depan kemajuan pendidikan di Indonesia di revolusi Industri 4.0 ini seperti apa," ujar Unifah.
Selain itu, Unifah juga menyoroti ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia Barat, Timur dan Tengah. Dia mendapat masukan dari JK terkait penyebab ketimpangan tersebut.
"Pak JK sangat positif, dan Pak JK juga melihat apa sih sebenarnya yang menimbulkan disparitas antara timur dan barat. Dan ternyata Pak JK itu budaya belajar, jadi kami kemudian merespons," ucap Unifah.
Sebelumnya, pemerintah telah membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Total formasi yang dibuka untuk tahun ini sekitar 150.000 untuk jadi setara PNS.
Menteri PAN-RB Syafruddin mengutamakan guru honorer untuk bisa mengisi posisi setara PNS. Dirinya pun mengatakan telah melakukan verifikasi terhadap 152.000 guru honorer untuk ikut seleksi tersebut.
"Tentang guru honorer, sudah diverifikasi jumlahnya 152.000 data di Kemendikbud, yang memenuhi syarat harus S1," kata Syafruddin di DPR, Jakarta, Selasa (22/1).
(fdu/idh)
"Passing grade banyak yang tidak lolos. Misal sudah lolos sertifikasi tapi tidak lolos masak iya. Kalau tidak 65 diturunkan dengan logika yang wajar," kata Ketua PGRI Unifah Rosyidi di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
Unifah meminta nilai ambang batas disamakan dengan nilai ujian nasional (UN). Dia juga meminta pemerintah mempertimbangkan masa kerja guru honorer.
Unifah hari ini bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Unifah menyerahkan kajian pendidikan untuk bisa dijalankan oleh pemerintah selama lima tahun.
"Kami membicarakan agenda organisasi dan juga membicarakan pemikiran kami dalam pembangunan SDM ke depan. Kami ketahui bahwa pemerintah akan memberikan perhatian kepada SDM dan kami membuat semacam paper, semacam paparan yang kami serahkan bagaimana PGRI memandang bahwa ke depan kemajuan pendidikan di Indonesia di revolusi Industri 4.0 ini seperti apa," ujar Unifah.
Selain itu, Unifah juga menyoroti ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia Barat, Timur dan Tengah. Dia mendapat masukan dari JK terkait penyebab ketimpangan tersebut.
"Pak JK sangat positif, dan Pak JK juga melihat apa sih sebenarnya yang menimbulkan disparitas antara timur dan barat. Dan ternyata Pak JK itu budaya belajar, jadi kami kemudian merespons," ucap Unifah.
Sebelumnya, pemerintah telah membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Total formasi yang dibuka untuk tahun ini sekitar 150.000 untuk jadi setara PNS.
Menteri PAN-RB Syafruddin mengutamakan guru honorer untuk bisa mengisi posisi setara PNS. Dirinya pun mengatakan telah melakukan verifikasi terhadap 152.000 guru honorer untuk ikut seleksi tersebut.
"Tentang guru honorer, sudah diverifikasi jumlahnya 152.000 data di Kemendikbud, yang memenuhi syarat harus S1," kata Syafruddin di DPR, Jakarta, Selasa (22/1).
(fdu/idh)
