Minggu 19 Mei 2019, 19:30 WIB
Jokowi: Kalah Pemilu Pasti Nggak Puas, Kalau Ada Curang Lapor Bawaslu
Foto: Presiden Jokowi buka bersama Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Miinggu (19/5/2019). (Muhammad Fida Ul Haq/detikcom)
Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat yang tidak puas terhadap hasil Pemilu 2019 menempuh jalur yang sesuai aturan hukum. Jokowi menilai wajar jika pihak yang kalah tidak puas terhadap hasil pemilu.
"Kalau tidak puas, yang namanya kalah ya mesti tidak puas. Nggak ada yang kalah itu puas, nggak ada. Kalah itu pasti nggak puas. Kalau ada kecurangan, laporkan ke Bawaslu," kata Jokowi di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (19/5/2019).
Jokowi mengatakan jalur tersebut telah disepakati bersama di DPR. Dia meminta tidak ada aksi yang berjalan di luar konstitusi.
"Kalau (kecurangan) yang lebih besar, sengketa, sampaikan ke MK. Ini kan mekanisme menurut konstitusi, mekanisme yang sudah disepakati bersama-sama di DPR, semua fraksi ada semua, semua partai ada, jangan aneh-aneh lah," sebutnya.
Jokowi menilai pemilu sudah berlangsung sejak lama. Proses pemilu saat ini merupakan partisipasi masyarakat seluruh Indonesia.
"Kita ini sudah menyelenggarakan pemilu bukan sekali dua kali kan, dan prosesnya itu sudah jelas. 17 april yang lalu rakyat sudah berkehendak, sudah memutuskan, ya kan setelah itu ada proses, proses perhitungan, prosesnya itu semua diikuti karena semua proses demokrasi seperti itu," jelasnya.
Terkait adanya aksi 22 Mei, Jokowi menyerahkannya ke polisi dan TNI. Dia meminta pihak-pihak yang tidak puas menempuh jalur sesuai aturan.
"Harusnya mekanisme konstitusional itu yang diikuti, jangan anulah, ini kita membuat sebuah fondasi dalam kita berdemokrasi harus diikuti," tuturnya.
Simak Juga "Bawaslu Ungkap 8.000 Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilu!":
(fdu/zak)
"Kalau tidak puas, yang namanya kalah ya mesti tidak puas. Nggak ada yang kalah itu puas, nggak ada. Kalah itu pasti nggak puas. Kalau ada kecurangan, laporkan ke Bawaslu," kata Jokowi di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (19/5/2019).
"Kalau (kecurangan) yang lebih besar, sengketa, sampaikan ke MK. Ini kan mekanisme menurut konstitusi, mekanisme yang sudah disepakati bersama-sama di DPR, semua fraksi ada semua, semua partai ada, jangan aneh-aneh lah," sebutnya.
Jokowi menilai pemilu sudah berlangsung sejak lama. Proses pemilu saat ini merupakan partisipasi masyarakat seluruh Indonesia.
"Kita ini sudah menyelenggarakan pemilu bukan sekali dua kali kan, dan prosesnya itu sudah jelas. 17 april yang lalu rakyat sudah berkehendak, sudah memutuskan, ya kan setelah itu ada proses, proses perhitungan, prosesnya itu semua diikuti karena semua proses demokrasi seperti itu," jelasnya.
Terkait adanya aksi 22 Mei, Jokowi menyerahkannya ke polisi dan TNI. Dia meminta pihak-pihak yang tidak puas menempuh jalur sesuai aturan.
"Harusnya mekanisme konstitusional itu yang diikuti, jangan anulah, ini kita membuat sebuah fondasi dalam kita berdemokrasi harus diikuti," tuturnya.
Simak Juga "Bawaslu Ungkap 8.000 Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilu!":
(fdu/zak)
