DetikNews
Jumat 17 Mei 2019, 20:22 WIB

KPK Harap Pansel Capim Bentukan Jokowi Transparan

Faiq Hidayat - detikNews
KPK Harap Pansel Capim Bentukan Jokowi Transparan Agus Rahardjo (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan sembilan anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK. KPK pun berharap pansel itu bekerja transparan dalam menyeleksi pimpinan.

"Kerjanya harus transparan, seperti yang lalu rasanya kan transparan, setiap tahapan transparan yang ngelamar berapa ditunjukkan. Kemudian prosesnya apa saja tanggalnya," kata Ketua KPK Agus Rahardjo usai buka puasa bersama di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (17/5/2019).



Agus berharap proses seleksi calon pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023 terbuka untuk umum. Seperti proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) juga terbuka untuk umum.

"Jadi harapan kita ya pasti begitu. Pada waktu kita di fit and proper test juga terbuka untuk terbuka untuk umum, jadi Harapan kita akan seperti itu," jelas Agus.

Berikut susunan keanggotaan Pansel Capim KPK yang dibentuk Jokowi:

Ketua merangkap anggota:
Dr. Yenti Ganarsih, S.H., M.H.

Wakil ketua merangkap anggota:
Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.

Anggota:
1. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo
2. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
3. Prof. Dr. Hamdi Moeloek
4. Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M.
5. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.
6. Hendardi, S.H.
7. Al Araf, S.H., M.T.



Selain itu, menurut Agus, pimpinan KPK yang terpilih periode berikutnya harus bisa menjaga independensi KPK. Dia juga meminta pimpinan periode berikutnya terus menerapkan program pencegahan dan penindakan.

"Ya pasti pengen nanti bisa memilih pimpinan KPK periode berikutnya tetap independen kemudian bisa mempercepat dua sisi, baik sisi program-program pencegahan maupun penindakan itu itu sangat penting karena itu nggak bisa ditinggalkan gua dua sisi itu, pencegahan harus terus-menerus harus makin banyak melibatkan banyak instansi masyarakat, NGO, dan yang lain-lain," tuturnya.

Terkait program penindakan, Agus meminta tidak boleh turun kinerjanya. Sebab penindakan itu bisa mengembalikan aset yang diperoleh negera.

"Tapi penindakan juga tidak boleh kendor tidak boleh reda ya karena dengan penindakan itu kita bisa terutama sebenarnya malah asset recovery yang harus kita kerugian yang diperoleh negara harus bisa dikembalikan," katanya.
(fai/haf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed