DetikNews
Jumat 17 Mei 2019, 19:23 WIB

PDIP Minta Prabowo Negarawan, Jangan Inkonstitusional

Elza Astari Retaduari - detikNews
PDIP Minta Prabowo Negarawan, Jangan Inkonstitusional Charles Honoris (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - PDIP meminta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghormati hasil Pemilu 2019 dan menempuh jalur konstitusional apabila tidak terima. Partai pimpinan Ketum Megawati Soekarnoputri ini meminta Prabowo-Sandi berjiwa negarawan.

"Di tengah penghitungan resmi KPU yang hampir selesai dan menunjukkan keunggulan Jokowi-KH Ma'ruf Amin, diperlukan jiwa kenegarawanan Prabowo-Sandi untuk menyikapi apa pun hasil yang akan ditetapkan KPU nanti," ujar politikus PDIP Charles Honoris kepada wartawan, Jumat (17/5/2019).

Prabowo menyatakan dirinya bersama Sandi menolak hasil penghitungan Pemilu 2019 lantaran dituding ada kecurangan. Charles mengingatkan perlunya ada pembuktian dari klaim itu melalui aturan yang berlaku.


"Kalaupun penyelenggaraan Pemilu 2019 dituding ada kecurangan, sebaiknya kubu 02 membuktikan klaimnya tersebut lewat jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK)," sebutnya.

Charles meyakini mayoritas pemilih Prabowo-Sandiaga percaya pada proses Pemilu 2019 berjalan dengan baik. Ia juga yakin para pemilih pasangan nomor urut 02 tersebut akan menentang jika ada pihak-pihak yang menempuh di luar jalur konstitusi.

"Sebab, kita semua sadar tindakan inkonstitusional hanya akan merusak semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Charles.

"Oleh karena itu, jika Prabowo menggunakan cara-cara inkonstitusional, dia justru akan ditinggalkan pendukungnya sendiri. Upaya-upaya inkonstitusional tidak akan berhasil karena rakyat Indonesia tidak akan mengizinkan terjadinya upaya penggulingan kekuasaan terhadap pemerintah yang dipilih secara sah oleh rakyat," sambung anggota Komisi I DPR tersebut.

Charles menyebut hasil yang akan ditetapkan KPU pada 22 Mei mendatang merupakan mandat dari rakyat Indonesia terhadap pemimpin yang dipilihnya. Pihak-pihak yang menentang hasil pemilu secara inkonstitusional dianggapnya justru sedang melawan kehendak rakyat.

"Apa yang akan diputuskan KPU pada 22 Mei mendatang adalah mandat rakyat Indonesia yang diberikan kepada presiden dan wakil presiden terpilih," sebut Charles.


"Jadi, kalau ada pihak-pihak yang menentang hasil pemilu dengan cara-cara di luar konstitusi, mereka justru sedang melawan kehendak rakyat dan menentang kedaulatan rakyat itu. Jangan sekali-kali mengatasnamakan rakyat untuk tindakan-tindakan menentang hukum," tambah dia.

Seperti diketahui Prabowo-Sandiaga menyatakan menolak hasil Pemilu 2019, meski proses penghitungan atau rekapitulasi di KPU belum selesai. Prabowo-Sandi menganggap ada kecurangan pada Pemilu 2019.

Soal isu kecurangan ini, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Amien Rais, menggaungkan people power kepada para pendukungnya. Belakangan, ia mengganti istilah people power itu menjadi 'gerakan kedaulatan rakyat'. Salah satu alasan dia mengganti people power adalah rezim saat ini takut terhadap kiasan itu.

"Jauh sebelum pemilu, ya mungkin 3 minggu sebelumnya, saya pernah sampaikan blak-blakan, kalau sampai terjadi kecurangan yang TSM, maka 02 tidak akan pernah mengakui, apalagi dipaksa-paksa untuk bawa kasusnya ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu sekarang terjadi ramalan saya itu. Saya katakan people power saat itu. Rupanya petahana dan rezimnya itu ngeri (sama) people power, kok bahasa asing? Kita ganti dengan gerakan nasional kedaulatan rakyat," ungkap Amien.


Simak Juga 'Prabowo Tolak Hasil Pemilu, Jokowi: Semua Ada Dasar Hukumnya':

[Gambas:Video 20detik]


(elz/van)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed