Polisi Gay Dipecat di RI, Bagaimana Sikap Negara Lain?

ADVERTISEMENT

Polisi Gay Dipecat di RI, Bagaimana Sikap Negara Lain?

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 17 Mei 2019 13:50 WIB
Foto: dok. iStock
Jakarta - Di Indonesia, kaum Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) kerap menjadi korban diskriminasi, meskipun tak ada Undang-Undang yang secara eksplisit melarang keberadaan kaum LGBT di Indonesia. Kasus terbaru, seorang polisi gay di Semarang dipecat karena orientasi seksualnya. Lantas, bagaimana negara lain dalam memperlakukan polisi gay?

Baru-baru ini, pemecatan seorang anggota polisi berinisial TT secara tidak hormat oleh Polda Jateng berujung pada gugatan. TT merasa didiskriminasi karena diduga pemecatan tersebut berkaitan dengan orientasi seksualnya.

Kuasa Hukum TT dari LBH Masyarakat, Maruf Bajammal, menjelaskan kliennya diperiksa karena dianggap melakukan hubungan seks menyimpang. Pemeriksaan itu berlangsung pada 15 Februari 2017. Pemeriksaan tersebut berlanjut pada tanggal 16 dan 23 Februari 2017 di Mapolda Jateng.

"Pemeriksaan itu dilakukan tidak ada laporan tuduhan. Baru tanggal 16 Maret 2017 ada laporannya. Jadi diperiksa dulu baru ada laporannya, itu pun bukan laporan masyarakat," jelasnya saat dihubungi detikcom, Kamis (16/5/2019).

Selanjutnya, tanggal 18 Oktober 2017, TT dinyatakan melanggar Peraturan Polri tentang kode etik yaitu Perkap no 14 tahun 2011 dan hasilnya yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Surat keputusan PTDH turun pada 27 Desember 2018.

"Sebenarnya tidak ada yang melihat 'hubungan seks menyimpang' itu. Hanya saat diperiksa ditemukan kondom dan tisu basah," katanya.

Atas PTDH itu, TT melakukan upaya banding ke komisi banding tapi ditolak. Pria asal Blora itu pun masih melakukan upaya lain dengan menggugat Polda Jateng dalam hal ini Kapolda. Gugatan dilakukan di PTUN Semarang pada 26 Maret 2019 dan masih berjalan hingga saat ini.

"Banding pada April 2018 ditolak sampai tanggal 27 Desember 2018 skep PTDH keluar. 26 Maret 2019 menggugat ke PTUN," katanya Maruf.

Lantas, terkait dengan pemberhentian TT secara tidak hormat, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Agus Triatmaja mengatakan data Propam Polda Jateng menyebut TT dijerat pasal 7 ayat(1) huruf b dan pasal 11 huruf c Perkap 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

"Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Agus.

Meski demikian tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan tercela. "Penyidik hanya menyampaikan perbuatan tercela yang menjadi pertimbangan putusan PTDH," imbuhnya.

Lantas, bagaimana perlakuan negara lain terhadap polisi gay?

Peru

Pada tahun 2009, pemerintah Peru mengumumkan larangan terhadap polisi yang memiliki orientasi seksual homoseksual atau gay. Polisi gay dinilai bisa merusak citra institusi kepolisian Peru. Seperti yang dilansir BBC, larangan ini termaktub dalam Undang-Undang yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri Peru, Mercedes Cabanillas. Namun, sejumlah aktivis dan kritikus menilai Undang-Undang yang mengatur orientasi seksual tersebut tidak konstitusional.

Dalam Undang-Undang itu, disebutkan bahwa polisi yang terbukti gay atau memiliki orientasi seksual sesama jenis, bakal mendapatkan hukuman skorsing tanpa batas waktu yang ditentukan. Hingga sampai saat ini, aturan terkait polisi gay ini belum dicabut. Sehingga gay di Peru dilarang menjadi polisi.

Turki

Pada tahun 2019, seorang polisi gay di kota Van, Turki tiba-tiba mendapatkan hukuman skors dari institusinya. Padahal, diketahui polisi tersebut sudah bekerja selama 10 tahun lebih. Dalam pengakuannya seperti yang dilansir oleh DW, dia mengaku juga sering mendapatkan diskriminasi dari rekan-rekan kerjanya.

Untuk diketahui, hingga kini Turki sebetulnya masih mengakui hak kaum gay, lesbian dan transgender. Namun pada praktiknya, kaum ini masih kerap mendapatkan diskriminasi dari masyarakat karena minimnya perlindungan hukum dalam konstitusi. Kendati demikian, partai-partai politik Turki masih sepakat melindungi hak kaum LGBT.

Chile

Pada tahun 2016, seorang polisi merayakan kemenangannya setelah serikat persatuan polisi gay disetujui melalui pengesahan Undang-Undang baru. Serikat pekerja yang menaungi polisi gay Chile ini disetujui oleh Konggres Chile setelah perdebatan selama empat tahun lebih. Undang-undang yang membolehkan kaum polisi gay membentuk serikat ini dipandang sebagai langkah besar untuk melindungi hak-hak LGBT di Chile yang konservatif.

Swedia

Sedangkan di Swedia, hak-hak kaum LGBT dilindungi oleh negara. Termasuk hak kaum LGBT untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga tak ada larangan khusus bagi gay untuk menjadi polisi. Selain itu, Swedia memang dikenal sebagai negara liberal yang cukup progresif dalam melindungi hak kaum LGBT. Bahkan, pada tahun 1972, Swedia memperbolehkan operasi ganti kelamin. Lantas, pada tahun 2009, Swedia telah menjadi negara ketujuh yang melegalkan perkawinan sesama jenis.

Inggris

Inggris juga dikenal sebagai negara di Eropa yang cukup progresif dalam melindungi hak kaum LGBT. Pada tahun 2013 pernikahan sesama jenis di Inggris dilegalkan. Selain itu, Inggris punya aturan hukum yang melarang segala bentuk diskriminasi terhadap kaum gay. Bahkan, di Inggris ada Gay Police Association (GPA) yang menaungi para polisi gay di Inggris. Setidaknya, asosiasi yang didirikan pada tahun 1990 ini punya anggota yang tersebar di 52 kantor polisi di Inggris.

Amerika

Amerika dikenal sebagai negara liberal punya perhatian khusus terhadap kaum LGBT. Pada tahun 2010, seperti dilansir Rueters, Presiden Barack Obama meneken Undang-Undang yang memperbolehkan kaum gay dan lesbian untuk menjadi tentara. Lantas, pada tahun 2015, Mahkamah Agung Amerika Serikat melegalkan pernikahan sesama jenis. Kendati demikian, di Amerika belum ada perlindungan federal anti-diskriminasi terhadap kaum LGBT. Sehingga diskriminasi terhadap kaum gay masih terjadi. Misalnya, pada tahun 2018 lalu, seorang pria gay berusia 40 tahun dilarang ikut pemilihan Sheriff di Alabama yang merupakah salah satu negara bagian Amerika Serikat.

Belanda

Belanda merupakan negara liberal yang paling dikenal sebagai negara yang melindungi hak-hak kaum LGBT. Pada 2001, Belanda bahkan menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Selain itu, ada hukum antidiskriminasi dalam pekerjaan, yang melindungi kaum LGBT dari diskrimasi saat menjalankan profesinya--termasuk menjadi polisi. Bahkan, seorang gay pun boleh menjadi seorang tentara. (rdp/tor)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT