"Ya salah satu alasan saya, ini tidak bisa lagi, saya lama PNS, mau mulai Pak Harto dan saya murid Pak Habibie. Saya mengalami baru ini pengekangan terlalu tinggi. Bayangkan seluruh menteri tugasnya hanya harus kampanye. Itu memikirkan negara sudah nggak lagi," kata Said di Media Center Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi semua juga proyek, proyek pencitraan tidak lagi pembahasan yang objektif. Bagaimana kayak proyek kereta api cepat Bandung, itu nggak masuk akal sekali. Itu jadi proyek pencitraan semua yang menurut saya menjadi beban negara. Itu saya nggak cocok lagi dengan kondisi seperti itu," jelasnya.
Menurut Said Didu, terdapat perbedaan kondisi antara kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dengan kondisi saat ini. Said Didu menilai Saat zaman SBY, PNS bebas menyampaikan kritik.
"Kalau dulu kita berdebat, pada saat Pak SBY pun saya sekretaris Kementerian BUMN memprotes subsidi BBM, itu nggak apa-apa," ucapnya.
Said Didu pensiun dini dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Dia menegaskan bawah pensiun merupakan hak setiap PNS.
"Karena hak. Hak dong, itu hak saya sudah mengabdi 20 Tahun, kan saya mengabdi 32 tahun 11 bulan 24 hari," tegasnya.
Simak juga video Menkeu Akan Revisi Aturan Pemberian THR PNS:
(abw/zak)