Selasa 14 Mei 2019, 19:20 WIB
DPR Targetkan Pembahasan RUU Jabatan Hakim Rampung Sebelum September
Diskusi di Gado-gado Boplo (Bil Wahid/detikcom)
Jakarta -
Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan RUU Jabatan Hakim selesai sebelum September 2019. Jika tidak, pembahasan RUU tidak bisa dilanjutkan oleh anggota DPR yang baru.
"Kami sudah menggelar rapat pleno di komisi III, kami dalam waktu dekat, kalau tidak salah, tanggal 21 kami mengundang Menkum HAM untuk menyegerakan sejumlah RUU yang belum selesai," kata anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
Selain RUU Jabatan Hakim, DPR sedang membahas RUU lainnya, yakni RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Permasyarakatan, dan RUU KUHP. Dia mengatakan, jika pembahasan itu tidak selesai, harus diulang dari awal.
"Jadi kami minta bisa segera diselesaikan di masa periode ini. Kalau tidak selesai, tidak ada jaminan tidak ada perintah untuk melanjutkannya dan harus diulang kembali, dan ini butuh waktu dan uang sudah digelontorkan," ujarnya.
"Ketua DPR punya komitmen beberapa undang-undang yang sedang ditangani itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu Juni sampai September," imbuhnya.
Komisi Yudisial (KY) meminta RUU Jabatan Hakim segera dirampungkan pembahasannya di DPR. Menurut KY, UU Jabatan Hakim itu akan mempengaruhi integritas dan independensi hakim.
"Komisi Yudisial tetap mendorong RUU Jabatan Hakim itu, karena sifat dari Undang-Undang Jabatan Hakim berpengaruh pada pencegahan dan menghasilkan hakim berkualitas dan mengurangi tingkat pelanggan hakim," kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus.
"Dalam draf Undang-Undang Jabatan Hakim tingkat MA itu diusulkan ada semacam evaluasi tiap 5 tahunan, apakah itu akan mengganggu independensi, fakta banyak menyatakan kita memiliki problem dengan banyak putusan yang berbenturan dengan nilai-nilai etik dengan profesionalisme murni," imbuhnya.
(abw/knv)
"Kami sudah menggelar rapat pleno di komisi III, kami dalam waktu dekat, kalau tidak salah, tanggal 21 kami mengundang Menkum HAM untuk menyegerakan sejumlah RUU yang belum selesai," kata anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
"Jadi kami minta bisa segera diselesaikan di masa periode ini. Kalau tidak selesai, tidak ada jaminan tidak ada perintah untuk melanjutkannya dan harus diulang kembali, dan ini butuh waktu dan uang sudah digelontorkan," ujarnya.
"Ketua DPR punya komitmen beberapa undang-undang yang sedang ditangani itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu Juni sampai September," imbuhnya.
Komisi Yudisial (KY) meminta RUU Jabatan Hakim segera dirampungkan pembahasannya di DPR. Menurut KY, UU Jabatan Hakim itu akan mempengaruhi integritas dan independensi hakim.
"Komisi Yudisial tetap mendorong RUU Jabatan Hakim itu, karena sifat dari Undang-Undang Jabatan Hakim berpengaruh pada pencegahan dan menghasilkan hakim berkualitas dan mengurangi tingkat pelanggan hakim," kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus.
"Dalam draf Undang-Undang Jabatan Hakim tingkat MA itu diusulkan ada semacam evaluasi tiap 5 tahunan, apakah itu akan mengganggu independensi, fakta banyak menyatakan kita memiliki problem dengan banyak putusan yang berbenturan dengan nilai-nilai etik dengan profesionalisme murni," imbuhnya.
(abw/knv)
