detikNews
Selasa 14 Mei 2019, 19:02 WIB

Ketua KY Ingin Pembahasan RUU Jabatan Hakim Segera Rampung

Ahmad Bil Wahid - detikNews
Ketua KY Ingin Pembahasan RUU Jabatan Hakim Segera Rampung Foto: Diskusi RUU Jabatan Hakim (Ahmad Bilwahid/detikcom)
Jakarta - Komisi Yudisial (KY) meminta RUU Jabatan Hakim segera dirampungkan pembahasannya di DPR. Menurut KY, UU Jabatan Hakim itu akan mempengaruhi integritas dan independensi hakim.

"Komisi Yudisial tetap mendorong RUU jabatan hakim itu, karena sifat dari Undang-undang jabatan hakim, berpengaruh pada pencegahan dan menghasilkan hakim berkualitas dan mengurangi tingkat pelanggan hakim," kata Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

"Dalam draf undang-undang jabatan hakim tingkat MA itu diusulkan ada semacam evaluasi tiap 5 tahunan, apakah itu akan mengganggu independensi, fakta banyak menyatakan kita memiliki problem dengan banyak putusan-putusan yang berbenturan dengan nilai-nilai etik dengan profesionalme murni," imbuhnya.



Jaja mencontohkan, salah satu masalah hakim yang dilaporkan ke KY yakin tentang putusan. Salah seorang hakim memutus SP3 tidak sah namun putusan itu dianggap janggal.

"Ada beberapa catatan misalnya dalam laporan ke KY, ada putusan praperadilan tentang menyatakan tidak sahnya SP3, kmudian berikutnya memerintahkan JPU melimpahkan untuk melimpahkan berkas ke pengadilan, padahal baru SP3 dibatalkan," ungkapnya.

Selain itu, Undang-undang Jabatan Hakim diharapkan bisa mengatur pola rotasi hakim. Menurut Jaja salah satu pola yang cocok untuk rotasi hakim yakni pola 'obat nyamuk' yang menempatkan hakim tidak terlalu jauh dari domisili keluarga.

"Sebetulnya ada penelitian kita dulu yang mempersoalkan rotasi seperti pola obat nyamuk, sebetulnya rotasi pola obat nyamuk itu kalau dalam pandangan saya bagus, misalnya keluarganya di Bandung, kemudian dia berpindah berputar misalnya ke Majalengka, Cianjur, Sumedang sehingga dia tiap minggu bisa pulang," kata dia.

"Jadi pola rotasi obat nyamuk itu mencegah tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran hubungan atau aspek lain seperti selingkuh," ucap Jaja.



Dia juga menyinggung soal pendidikan para calon hakim yang ikut seleksi. Menurutnya, seorang calon hakim harusnya menempuh pendidikan S2 terapan sebelum ikut seleksi hakim.

"Dalam sistem pendidikan tinggi, semua pendidikan profesi harus melalui jenjang S2 terapan, kemudian baru ikut ujian, pola ini sebetulnya berlaku untuk semua profesi, hakim jaksa, polisi," pungkasnya.
(abw/imk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed