JK: Belum Ada Menteri Jadi Tersangka KPK, Kalau Ada Mungkin Di-reshuffle

Jakarta - Wapres Jusuf Kalla (JK) berbicara tentang munculnya isu reshuffle terkait sejumlah menteri Kabinet Kerja yang menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi. JK mengatakan, jika status menteri yang diperiksa ini naik jadi tersangka, mungkin akan di-reshuffle.

"Ya mereka ini kan baru dalam status saksi, belum ada menteri yang tersangka. Kalau tersangka, otomatis itu atau mendapat perhatian, mungkin di-reshuffle atau tidak," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jl Merdeka Utara, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Akankah Koalisi Jokowi Setujui Kabinet Zaken?

Menurutnya, saat ini belum ada menteri yang ditetapkan sebagai tersangka rasuah di KPK. Dia meminta masyarakat menghormati asas praduga tak bersalah.

"Tapi kan selama ini kan tidak ada tersangka. Kalau semua orang mengatakan ada mendapat gratifikasi tapi tidak ada bukti, gimana mau pecat orang," ujarnya.

KPK sebelumnya memanggil Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi kasus dugaan suap Romahurmuziy (Rommy) pada Rabu (8/5). Lukman mengatakan kedatangannya sebagai bentuk tindakan kooperatif dengan proses hukum. Menurut dia, kedatangannya sebagai bentuk komitmen Kemenag mendukung kelancaran proses kasus dugaan suap ini.

Nama Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita juga disebut-sebut dalam kasus korupsi Bowo Sidik Pangarso. KPK juga sudah melakukan penggeledahan di kediaman Enggartiasto pada Selasa (30/4).

Baca juga: Titik Terang Reshuffle Kabinet

Adapun Menpora Imam Nahrawi diperiksa KPK sebagai saksi soal suap KONI. Pada saat itu dia mengaku menjelaskan mekanisme pengajuan bantuan dana hibah di kementerian yang dipimpinnya kepada penyidik KPK.

"Saya jelaskan tentang mekanisme surat dan pengajuan yang bersumber dari masyarakat. Mekanisme ya itu harus mengikuti peraturan UU dan mekanisme yang berlaku di setiap lembaga pemerintahan," ujar Imam setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (24/1). (idn/hri)