Sabtu 11 Mei 2019, 19:21 WIB
Ma'ruf Amin soal Kabinet Zaken: Walaupun dari Parpol Harus Profesional
Cawapres Ma'ruf Amin/Foto: Lisye Sri Rahayu-detikcom
Jakarta -
Cawapres Ma'ruf Amin menegaskan syarat profesional bagi calon-calon menteri. Soal format kabinet, Ma'ruf Amin menyebut akan ada pembahasan khusus.
"Saya kira nanti kita bicarakan bentuknya apa. Tentu politiknya ada, zakennya ada, jadi harus lihat nanti. Tetapi walaupun dia mewakili partai tetap harus profesional, tidak boleh tidak profesional," ujar Ma'ruf Amin kepada wartawan usai menghadiri buka bersama PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di Pendopo Graha Alam Indah, Jl Condet Raya, Jakarta Timur, Sabtu (11/5/2019).
Dorongan agar Jokowi membentuk kabinet zaken bila terpilih sebagai presiden periode kedua diungkapkan anggota Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafii Maarif.
Kabinet zaken menurut Syafii Maarif terdiri atas para ahli dan diperbolehkan dari politikus. Namun, kata Syafii, politikus tersebut ditentukan oleh Jokowi, bukan dari parpol.
"Kabinet yang terdiri atas orang orang ahli, boleh dari partai, tapi partainya jangan mengusulkan seorang tapi beberapa orang, Presiden yang menentukan. Jadi Presiden lebih berdaulat. Kalau tidak, kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," ujar Syafii.
(fdn/fdn)
"Saya kira nanti kita bicarakan bentuknya apa. Tentu politiknya ada, zakennya ada, jadi harus lihat nanti. Tetapi walaupun dia mewakili partai tetap harus profesional, tidak boleh tidak profesional," ujar Ma'ruf Amin kepada wartawan usai menghadiri buka bersama PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di Pendopo Graha Alam Indah, Jl Condet Raya, Jakarta Timur, Sabtu (11/5/2019).
Dorongan agar Jokowi membentuk kabinet zaken bila terpilih sebagai presiden periode kedua diungkapkan anggota Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafii Maarif.
Kabinet zaken menurut Syafii Maarif terdiri atas para ahli dan diperbolehkan dari politikus. Namun, kata Syafii, politikus tersebut ditentukan oleh Jokowi, bukan dari parpol.
"Kabinet yang terdiri atas orang orang ahli, boleh dari partai, tapi partainya jangan mengusulkan seorang tapi beberapa orang, Presiden yang menentukan. Jadi Presiden lebih berdaulat. Kalau tidak, kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," ujar Syafii.
(fdn/fdn)
