.webp)
Adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, yang meminta Partai Demokrat keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur, sebutan untuk koalisi pendukung Prabowo. Soalnya, SBY nampak memperagakan sikap tak jelas di mata Poyuono.
"Demokrat sebaiknya keluar saja dari Koalisi Adil Makmur. Jangan elitenya dan Ketum kayak serangga undur-undur ya. Mau mundur dari koalisi aja pake mencla-mencle segala," kata Poyuono dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (10/5/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan kehadiran Demokrat di koalisi dianggap tak memberikan kontribusi yang positif bagi pemenangan Prabowo-Sandi. Justru kehadiran Demokrat bikin kalah pasangan calon nomor urut 02 di Pilpres 2019 itu.
"Monggo keluar aja deh, wong nggak ada pengaruhnya menghasilkan suara Prabowo-Sandi kok selama ini. Malah menurunkan suara lho," ucap Poyuono.
 Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono (Tsarina Maharani/detikcom) |
Dia menganalisis, Demokrat belum mendapat jaminan keamanan bebas dari jeratan kasus korupsi bila membela mendukung petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jaminan tak bisa diperoleh karena Jokowi pro-pemberantasan korupsi. Dulu, Demokrat diterima di koalisi Prabowo karena faktor iba saja, karena koalisi Prabowo menilai Demokrat tidak diterima di sana dan sini, seperti Aswatama dalam kisah pewayangan Perang Bharatyudha.
"Kita ajak koalisi cuma kita kasihan aja waktu itu. Sebab, nggak bisa ikut Pemilu 2024 kalau nggak ada yang mau koalisi," kata Poyuono.
Mendengar pernyataan keras dari Poyuono, Demokrat bereaksi dengan membantah bahwa mereka mengakibatkan perolehan suara Prabowo-Sandi turun di Pilpres 2019. Justru, perangai politik seperti yang diperagakan Poyuono-lah yang mengurangi suara Prabowo-Sandi. Partai Demokrat meminta agar Partai Gerindra memperingatkan Poyuono.
"Harusnya Mas Arief Poyuono ini berkaca diri ya. Yang menurunkan suara Prabowo itu ya malah orang-orang sejenis Arief Poyuono ini, kok malah menuduh kami," ucap Ketua DPP PD Jansen Sitindaon kepada wartawan.
Jansen juga menyoroti Poyuono yang menganggap SBY mencari jaminan keamanan dari jerat hukum ke Jokowi. Ini bukan tuduhan sembarangan karena menyangkut Presiden ke-6 dan ke-7 RI.
"Secara hukum ini tuduhan yang sangat serius dan Poyuono harus siap bertanggung jawab di depan hukum terhadap tuduhannya ini. Karena dia telah menuduh 2 presiden sekaligus di sini. Presiden Jokowi melakukan pembiaran hukum dan Presiden SBY korupsi," sebut Jansen.
Rekan parpol di BPN, yakni PAN, tak yakin pengusiran oleh Poyuono terhadap Partai Demokrat itu benar adanya. PAN akan duduk bersama Gerindra mencari tahu soal isu ini.
 Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. (Dok. pribadi) |
"Kalau memang ada isu seperti itu, saya kira isu itu perlu kita kaji kembali," kata Eddy di rumah dinas Zulkifli Hasan, kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta, Jaksel. Dia berencana menemui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani untuk merembuk isu itu.
"Jadi saya kira itu mungkin isu yang diembuskan itu mungkin perlu kita ini lagi... perlu kita klarifikasi lagi," kata Eddy.
Halaman 2 dari 2
