Praperadilan Rommy Lawan KPK akan Diputus Selasa 14 Mei

Yulida Medistiara - detikNews
Jumat, 10 Mei 2019 15:15 WIB
Suasana sidang praperadilan yang diajukan Romahurmuziy melawan KPK. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Praperadilan yang diajukan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy akan diputus pada Selasa pekan depan. Rommy--dalam praperadilan itu--memohon hakim tunggal menggugurkan status tersangkanya di KPK.

"Jadi putusannya akan dibacakan pada Selasa, 14 Mei," ucap hakim tunggal Agus Widodo, yang mengadili praperadilan itu, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

Sebelumnya, kubu Rommy, yang diwakili tim pengacaranya, dan KPK, yang dihadiri tim biro hukum masing-masing, menyerahkan kesimpulan pada hakim. Salah satu pengacara Rommy, Mohammad Ikhsan, mengaku optimistis putusan praperadilannya dapat dikabulkan.




"Ya kami optimis yakin, bagaimana penggalian (saksi ahli) pada saat sidang kemarin ya kami optimis mendukung permohonan praperadilan kami," kata Ikhsan.

Di sisi lain, anggota biro hukum KPK, Firman, yakin hakim tunggal akan menolak praperadilan Rommy. Jawaban biro hukum yang telah didukung bukti dan pernyataan ahli, disebut Firman, membuktikan status tersangka Rommy sah.

"Ini poin-poin selama persidangan kemarin kita simpulkan. Terkait menguatkan jawaban kita dan bukti-bukti yang sudah kita hadirkan. Intinya, penanganan perkara ini sudah sah dan sesuai prosedur," kata Firman.

Sebelumnya diketahui, Rommy memulai praperadilan meminta hakim tunggal menyatakan status tersangkanya di KPK tidak sah. Sebab, mantan Ketua Umum PPP itu--melalui pengacaranya--menilai penetapan tersangkanya di KPK tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Menyatakan tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, yaitu penerimaan hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama tahun 2018-2019 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata pengacara Rommy, Maqdir Ismail, ketika membacakan petitum permohonannya, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (6/5).

Dalam persidangan sebelumnya, KPK juga sudah menyatakan penatapan tersangka terhadap Rommy sah. Penetapan tersangka itu, disebut KPK, sudah sesuai dengan prosedur.




"Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon adalah sah menurut hukum," kata biro hukum KPK, Evi Laila, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (7/5).

Menurut KPK, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Rommy adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Sebab, dalam hal tertangkap tangan, KUHAP telah menentukan bahwa penangkapan dilakukan tanpa Surat Perintah Penangkapan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP.

Selain itu, KPK melakukan OTT sesuai dengan informasi dan komunikasi yang diperoleh selama tahap penyelidikan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. OTT tersebut merupakan tindak lanjut dari penyelidik atas diterimanya suatu informasi.


Simak Juga 'Di Praperadilan Rommy, KPK Bawa 2 Koper Bukti Status Tersangka':

[Gambas:Video 20detik]

(yld/dhn)