KPU Sudah Audit Medis, Komunitas Ini Tetap Minta KPPS Wafat Diautopsi

Rolando - detikNews
Kamis, 09 Mei 2019 14:43 WIB
Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa Jumpa Pers di Kantor Elza SyariefFoto: Rolando/detikcom
Jakarta - Perkumpulan petugas kesehatan yang mengatasnamakan Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa menyikapi banyaknya jumlah petugas Kelompok Peyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal. Mereka mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan surat perintah autopsi petugas KPPS yang meninggal.

"Menuntut dan mendesak Kapolri untuk mengeluarkan surat perintah autopsi kepada dokter forensik se-Indonesia pada semua korban," ujar Ketua Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa, dr Bakta Iswara dalam pembacaan sikap di Elza Syarief Law Office, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).

Bakta mengatakan, urgensi mendesak autopsi ini untuk menyimpulkan sebab kematian para petugas KPPS. Menurutnya, kelelahan hanya satu simpulan yang sifatnya umum.


"Jadi tahapannya menuntut suatu autopsi, dari autopsi itu baru nanti kita bisa simpulkan sebab-sebab kematian yang lebih pasti daripada satu simpulan yang mungkin sifatnya umum seperti kelelahan itu," katanya.

Bakta pun menuntun pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta terkait banyak petugas KPPS yang meninggal. Hal itu ditujukan agar mendapatkan data penyebab kematian yang benar-benar komprehensif.

"Seperti yang tadi disampaikan, itu menuntut pemerintah supaya kita mendapatkan data yang baik. Data yang baik artinya data yang benar. Menuntut pemerintah membentuk suatu tim gabungan pencari fakta. Yang artinya memang betul-betul mencari penyebabnya atau kausanya," ucap Bakta.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa, dr Zulkifli menyatakan bila perlu tahapan pemilu ini sementara waktu dihentikan. Sebab, yang menjadi prioritas saat ini adalah mengurusi para petugas KPPS.


"Bahkan kami berpikir kalau memang korban bertambah karena masalah kemanusiaan dan prioritas, mungkin schedule pemilu ini bisa tidak harus dilanjutkan untuk mengurus korban-korban ini, karena kami indikasinya akan bertambah, jadi implikasinya begitu kalau perlu dihentikan sementara ini skala prioritas semua pihak yang mengaku berpancasila," ujarnya.

Zulkilfi pun menyinggung santunan yang diberikan KPU kepada keluarga petugas KPPS. Menurutnya, nyawa manusia tidak bisa dinilai dengan uang yang diberikan sebagai santunan.

"Bayangkan ada jawaban yang menyederhanakan masalah, kan sudah diberi santunan, ini bukan soal santunan, nilai nyawanya itu tidak bisa dinilai dengan harga hanya Rp 36 juta atau Rp 50 juta," tuturnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa, Elza Syarief mengatakan setiap petugas KPPS bekerja melebihi jam kerja. Menurutnya, petugas yang bekerja lebih dari 8 jam sudah menyalahi aturan jam kerja.

"Nah kalau melihat pekerjaan yg berat pada setiap anggota KPPS itu melebihi 8 jam. Itu saja bisa melanggar, saya bisa katakan itu karena kita bekerja ada aturannya. Aturannya memang ini tetap tenaga manusia ada batasnya kenapa ditetapkan 8 jam bekerja? Karena memang kemampuan manusia itu 8 jam," imbuh Elza.

Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa Jumpa Pers di Kantor Elza SyariefKomunitas Kesehatan Peduli Bangsa Jumpa Pers di Kantor Elza Syarief Foto: Rolando/detikcom

Berikut isi pernyataan sikap Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa yang dibacakan oleh dr Bakta Iswara:

Pernyataan Sikap
Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa

Sebelum kami membacakan pernyataan ini, terlebih dahulu kami atas nama Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa turut berduka cita atas wafatnya petugas Kelompok Petugas Pemungutan Suara.

Sehubungan kejadian banyaknya korban jatuh, baik sakit maupun meninggal dunia yang menimpa petugas KPPS, pengawas pemilu, dan anggota Polri selama proses perhitungan suara dalam pemilu 2019 ini, maka kami Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa menyatakan ini sebagai "Bencana Kesehatan Nasional".

Atas dasar hal tersebut kami menyatakan sikap:

1. Menuntut pemerintah menyatakan hari berkabung nasional dengan memasang bendera merah putih setengah tiang sampai dengan tanggal 22 Mei 2019.

2. Menuntut pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang independen.

3. Mendorong Komnas HAM untuk meneliti adanya dugaan pelanggaran HAM dan membawa kasus tersebut ke forum international (Mahkamah International dan Dewan HAM PBB).

4. Menuntut dan mendesak Kapolri untuk mengeluarkan surat perintah autopsi kepada dokter forensik se-Indonesia pada semua korban.

5. Menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab penuh kepada semua korban dengan memberikan santunan yang sesuai undang-undang.

Demikian pernyataan kami, semoga Tuhan YME meridhoi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

Jakarta, 09 Mei 2019
Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa


Duka Cita Mendalam Jokowi untuk Petugas KPPS yang Wafat:

[Gambas:Video 20detik]



(hri/hri)