.webp)
Ketua BPPA David Napoli menyebut dalam pertemuan Senin (5/5) lalu, pemilik tanah meminta uang kompensasi yang dinilainya terlalu mahal. Apalagi BPPA membeli tanah itu bukan untuk kepentingan komersial.
"Yup, mereka meminta AUD 10 juta (sekitar Rp 100 miliaran) dan ini hal konyol," kata David saat ditemui di Hotel di Kawasan Legian, Kuta, Badung, Bali, Rabu (8/5/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
David juga blak-blakan soal rencana BPPA untuk membeli eks TKP Bom Bali itu pada 2010 lalu. Namun, negosiasi selalu mentok karena harga nilai jual tidak pernah cocok.
"Pada 2010 lalu kami menawarkan uang AUD 400 ribu untuk tanah tersebut dan kami punya uang tunai dan bisa membayarnya dalam waktu seminggu. Tapi mereka minta USD 20 juta atau setara AUD 26 juta dengan kurs hari ini. Kalau pun kami punya uang sebanyak itu lebih baik kami gunakan untuk membangun rumah sakit di Bali," cetusnya.
"Kemudian Desember lalu kami menawarkan AUD 500 ribu ketika izin penggunaan lahan tersebut bukan untuk kepentingan komersil. Anggaplah taman ini sebagai hadiah dari orang-orang Australia untuk warga Bali. Kami pikir AUD 500 ribu untuk sebidang tanah itu sudah lebih dari layak. Kami tidak mendapatkan respons, lalu Februari lalu Ibu Tania mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB)," sambung David.
Meski begitu dia tetap optimistis pembangunan taman itu bakal terwujud. Sebab, jika pembangunan taman untuk mengenang para korban tragedi Bom Bali 2002 itu tak terwujud bakal mempengaruhi jumlah kunjungan turis asal Ausie ke Bali.
"Sekarang Pemerintah Bali menargetkan 1,5 juta kunjungan turis Australia, menurutku target realistisnya 1,3 juta. Jika ada 200 ribu di antaranya terdampak dengan apa yang terjadi dengan Peace Park dan memutuskan untuk tidak memilih Bali sebagai tujuan wisata, kita bicara potensi kehilangan pendapatan untuk Bali sebesar AUD 280 juta," ujarnya.
Menurut David, bagi warga Brisbane dan Sydney berkunjung ke Bali ataupun Phuket dinilai tak jauh berbeda. Apalagi menurut perhitungannya estimasi pengeluaran turis Australia di Bali sekitar AUD 130 per hari.
"Jadi sebidang tanah ini bukan hanya untuk BPPA, tapi juga imej Bali sebagai destinasi wisata," tuturnya.
David menyebut saat ini Bupati Badung Nyoman Giri Prastha sudah bersedia terlibat langsung untuk mencari solusi polemik tanah eks TKP Bom Bali itu. Dia juga yakin dengan campur tangan bupati, pembangunan restoran lima lantai itu dapat dihentikan sampai negosiasi selesai.
"Saya cukup percaya diri dengan keterlibatan bupati, saya yakin 70 persen. Ini tidak akan mudah tapi saya lebih optimistis," ujarnya.
BPPA berharap negosiasi dengan pemilik tanah bisa tuntas. Apalagi mereka ingin segera membangun taman untuk mengenang para korban.
"Karena di situlah tempat di mana peristiwa itu terjadi dan tempat sakral. Ini juga menjadi simbol bagi dunia bahwa Bali penuh perdamaian dan teroris tidak pernah menang," tuturnya.
Sebelumnya, pemilik tanah Lila Tania mengaku tak menyepakati penjualan tanah dengan harga Rp 7 miliar/are. Tania berniat menjual tanahnya dengan plan project sesuai dengan IMB yang telah terbit.
"Hasil dari pertemuan kami kemarin belum ada jawaban kepastian tentang harga kesepakatan yang harus kami terima dan perlu digarisbawahi bahwa kami tidak menjual dengan harga tanah tapi kami menjual dengan plan project sesuai dengan IMB yang telah terbit," kata pemilik tanah, Lila Tania lewat pesan singkat, Selasa (7/5).
Terpisah, Bupati Badung Nyoman Giri Prastha mengatakan pihaknya bakal menjadi memediasi kedua belah pihak dalam polemik tanah eks Sari Club ini. Dia berharap ada solusi terbaik bagi masing-masing pihak.
"Kita mediasi sekaligus mencarikan win-win solution," ujar Giri Prastha lewat akun instagramnya hari ini. (ams/rvk)
