DetikNews
Rabu 08 Mei 2019, 13:58 WIB

Sidang Suap Izin Meikarta

Liburan Anggota DPRD Bekasi ke Thailand Diungkap di Tuntutan Neneng

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Liburan Anggota DPRD Bekasi ke Thailand Diungkap di Tuntutan Neneng Proyek Meikarta yang masih setengah jadi dilihat dari udara (Foto: Muhammad Abdurrosyid/detikcom)
Bandung - Jaksa KPK turut membongkar adanya pemberian uang serta fasilitas pelesiran ke luar negeri yang diduga diterima sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Pemberian itu berkaitan dengan pemulusan proses Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta.

Hal itu terungkap dalam surat tuntutan yang dibacakan jaksa untuk Neneng Hassanah Yasin (Bupati Bekasi nonaktif), Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi), Sahat Maju Banjarnahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), dan Neneng Rahmi Nurlaili (Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi). Jaksa KPK menyebut pemberian kepada anggota dewan itu diawali saat salah seorang terdakwa Jamaludin menerima uang dari Edi Dwi Soesianto dan Satriadi sebesar Rp 1 miliar terkait penandatanganan persetujuan RDTR oleh DPRD Kabupaten Bekasi.




"Terdakwa Jamaludin kemudian menerima bagian sebesar Rp 500 juta dan sebesar Rp 500 juta diberikan kepada terdakwa Neneng Rahmi Nurlaili," ucap jaksa KPK dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (8/5/2019).

Dari uang Rp 500 juta itu, Neneng Rahmi lantas memberikan lagi kepada pimpinan DPRD Bekasi sebesar Rp 300 juta. Selain ke pimpinan DPRD, Neneng juga memberikan kepada Hendry Lincoln selaku Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 100 juta.

"Sebesar Rp 100 juta untuk terdakwa Neneng Rahmi Nurlaili," kata jaksa.

Selain pemberian uang, jaksa dalam tuntutannya menyebut Neneng Rahmi turut memberikan fasilitas berupa tiket akomodasi perjalanan pulang pergi Jakarta-Bangkok serta fasilitas lainnya selama 3 hari kepada sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi.




"Pemberian dilakukan kepada ketua dan anggota pembahasan Raperda RDTR terkait pembangunan Meikarta," kata jaksa.

Jaksa menyebut hal itu sebagai fakta persidangan yang didukung oleh keterangan saksi anggota DPRD Bekasi yang sempat dihadirkan dalam persidangan.

Neneng sebelumnya dituntut pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Neneng diyakini jaksa bersalah menerima suap terkait perizinan proyek Meikarta. Sedangkan, 4 anak buahnya dituntut hukum 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.



Tonton juga video Aher dan Deddy Mizwar Jadi Saksi Sidang Suap Meikarta:

[Gambas:Video 20detik]


(dir/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed