detikNews
Rabu 08 Mei 2019, 12:07 WIB

Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR Banjir Interupsi soal Pansus Pemilu

Tsarina Maharani - detikNews
Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR Banjir Interupsi soal Pansus Pemilu Ilustrasi (Foto: Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Jakarta - Paripurna pembukaan masa persidangan DPR hari ini banjir interupsi. Para anggota dewan melontarkan interupsi terkait evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019.

Rapat paripurna digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon.



Interupsi pertama datang dari anggota Fraksi PKS, Ledia Hanifa. Ia meminta agar DPR segera membentuk panitia khusus (Pansus) Pemilu.

"DPR patut mengawasi kinerja KPU. DPR patut membuat pansus Pemilu untuk menyelidiki kinerja KPU yang saat ini sangat buruk," kata Ledia.



Ia menyinggung kasus wafatnya ratusan petugas KPPS. Menurut Ledia, peristiwa ini harus diselidiki secara mendalam.

"Pemilu yang telah berlangsung telah merenggut korban sebanyak 554 jiwa yang meninggal dunia dan 788 yang sakit. Hak angket dapat dilakukan untuk menyelidiki suatu kasus yang selanjutnya dapat dibentuk Pansus. Dalam hal ini F-PKS mengajak untuk membentuk Pansus terkait penyelenggaran Pemilu," tegasnya.



Hal senada disampaikan anggota Fraksi Gerindra Bambang Haryo. Ia mendukung pembentukan Pansus Pemilu.

"Kami dari Fraksi Gerindra setuju dengan kita segera membentuk Pansus Pemilu di mana sangat dibutuhkan, kalau perlu adanya investigasi hal-hal seperti kecurangan dan kecelakaan yang terjadi di Pemilu saat ini," kata Bambang.

Namun, usulan ini ditolak fraksi dari partai koalisi pemerintah. NasDem menyatakan Pansus Pemilu saat ini belum diperlukan.

"Saya menolak pembentukan tim Pansus Pemilu sebelum hasil Pemilu yang resmi ini keluar dari KPU. Kita boleh mengawasi, tapi kita tidak boleh men-judge KPU dengan hal-hal negatif," kata Ketua Fraksi NasDem, Johnny G Plate.



Fraksi Golkar mengungkapkan hal yang sama. Anggota F-Golkar, M Misbakhun menolak pembentukan Pansus Pemilu.

"Saya yakin apa yang terjadi dalam pemilu kali ini tidak direkayasa oleh pihak manapun. Jadi, saya harap DPR dapat bahu-membahu dalam mengawal pemilu ini. Kita hanya tinggal menunggu hasil resmi dari KPU tanggal 22 Mei nanti dan berbesar hati atas apapun hasilnya," ucap Misbakhun.

"Jadi, saya rasa Pansus Pemilu ini tidak perlu dibuat. Adapun mengenai masalah kematian petugas KPPS akan kita evaluasi agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi di Pemilu berikutnya," imbuh dia.


Lihat video DPD RI Gelar Rapat Evaluasi Pemilu 2019:

[Gambas:Video 20detik]


(tsa/knv)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com