"Yang mau dipansuskan itu apa? Hasil pemilu saja belum ada. Ini sangat prematurlah gagasan seperti itu," kata Ketua Fraksi NasDem, Johnny G Plate di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nggak usah panik. Jangan panik dengan dan memberikan pernyataan-pernyataan yang akrobatik di ruang publik sekarang ini. Masyarakat sekarang ini justru butuh sinyal yang positif, diksi yang membangun silaturahmi yang merekatkan kembali masyarakat," ujarnya.
Andai ditemukan kecurangan dalam proses Pemilu, Johnny mendorong agar diselesaikan di ranah hukum. Namun, dia tetap mengingatkan agar masyarakat turut mengawal penghitungan suara KPU.
"Sampaikan semua kecurangan atau hal-hal yang dianggap merugikan partai, atau merugikan pasangan calon ke Bawaslu. Bawaslu nanti akan meneruskan sesuai dengan UU," ucap Johnny.
"Apabila itu menyangkut sengketa administratif ditangani Bawaslu yang mempunyai kewenangan. Kalau itu terkait dengan sengketa etik, serahkan itu kepada DKPP untuk menyelesaikan ini. Apabila ada nanti setelah penghitungan itu sengketa penghitungan suara, maka ada MK," imbuh dia.
Sebelumnya, Fadli Zon mengusulkan pembentukan pansus kecurangan Pemilu 2019. Sebab, menurut Fadli, kecurangan pada pemilu ini sangatlah terstruktur, sistematik, masif, dan brutal (TSMB).
"Saya kira nanti perlu dibentuk pansus kecurangan ini. Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal. Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pascapelaksanaan," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4).
Fadli mengatakan akan segera menyampaikan usulan pembentukan pansus ke fraksi-fraksi di DPR. Dia ingin DPR mengevaluasi seluruh pelaksanaan Pemilu Serentak ini. (tsa/zak)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini