Polisi Tolak Tafsir Kasus Bachtiar Nasir

Jakarta - Polri menepis tafsir liar terkait penanganan kasus penyelewengan dana Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS). Penetapan tersangka atas eks Ketua GNPF Bachtiar Nasir pun ditegaskan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Beragam tafsir mengenai kasus dugaan TPPU YKUS itu muncul setelah penyidik kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Bachtiar Nasir pada Rabu hari ini. Pemanggilan Bachtiar Nasir itu bahkan disebut sarat muatan politik.

Baca juga: Berstatus Tersangka, Bachtiar Nasir Dipanggil Polisi Terkait TPPU

Namun Polri menegaskan penyidik mempunyai pertimbangan tersendiri mengapa Bachtiar Nasir baru dipanggil sekarang sejak kasusnya bergulir pada 2017 lalu. Salah satu faktor pertimbangan penyidik adalah kerentanan Pemilu 2019.

"Ya kalau momentumnya 2017-2018 itu sangat rentan, kenapa? Karena pemilu. Selesai dulu. Makanya penyidik tentunya mengkalkulasikan segala macam kemungkinan. Tapi proses hukum akan berjalan, proses hukum tetap berjalan. Sama dengan penyidik-penyidik lain yang dilakukan oleh beberapa lembaga yang memiliki kewenangan di bidang penyidikan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019).

Baca juga: Bachtiar Nasir Jadi Tersangka di Kasus 2017, Ini Penjelasan Polisi

Dedi menjelaskan penetapan tersangka Bachtiar Nasir didasari oleh minimal dua alat bukti. Penyidik ditegaskan Dedi sudah bekerja dengan profesional.

"Yang jelas seperti itulah. Ini kan penyidik tidak ujuk-ujuk. Menetapkan tersangka minimal ada 2 alat bukti, berarti 2 alat bukti sudah dikantongi penyidik, ini secara teknis. Kalau misalkan nanti penahanan, cukup bukti. 2 alat bukti dulu yang besok diklarifikasi dalam pemeriksaan tersebut," ujarnya.

Penegasan serupa juga disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal. Penyidikan penyelewangan dana YKUS tahun 2017 sesuai aturan hukum.

"Kok tiba-tiba? Itu kasus lama. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan konstelasi dan lain-lain. Ini adalah upaya manajemen penyidikan yang selama ini berlaku di Polri. Penyidik sudah menemukan berbagai bukti yang kuat. Maka dari itu, penaikan status menjadi tersangka," ujar Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel, Selasa (7/5/2019).

Baca juga: Bachtiar Nasir Tersangka, Polri: Penyidik Punya Bukti Kuat

Iqbal mengatakan penyidik Polri bekerja independen. Dia memastikan tak ada intervensi terhadap proses hukum kasus tersebut.

"Penyidik independen melakukan upaya-upaya pengkajian hukum lewat proses penyidikan apabila ada 2 alat bukti minimal yang cukup, menurut penyidik karena itu kewenangan absolut penyidik tidak bisa diintervensi, dia bisa menentukan tersangka, itu kewenangan penyidik," tegas dia.



Komentar terkait pemanggilan Bachtiar Nasir pun datang dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Din Syamsuddin yang menilai pemeriksaan Bachtiar Nasir bernuansa politik.

"Bahwa pemanggilan Ustaz Bachtiar Nasir berdimensi politik terkait prakarsanya menyelenggarakan Ijtima' Ulama baru-baru ini, saya kira sangat kentara. Maka oleh karena itu, pemanggilan tersebut akan mengundang reaksi dari para pendukungnya, dan itu hanya akan menambah bensin terhadap api yang sudah menyala. Seyogyanya Polri bijak dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan mempertimbangkan suasana dalam kehidupan masyarakat," kata Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Din Syamsuddin, Selasa (7/5/2019).

Baca juga: Din Syamsuddin Bela Bachtiar Nasir, Wantim MUI Beri Pengawalan

Tanggapan juga disampaikan oleh Cawapres Sandiaga Uno. Sandiaga mengingatkan bahwa penegakan hukum harus adil dan tidak hanya tajam kepada oposisi pemerintah.

"Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Hukum tidak boleh tajam ke oposisi tumpul ke penguasa. Hukum itu jangan tajam ke pengkritik, tapi tumpul ke penjilat," kata Sandiaga saat dimintai tanggapan di RPTRA Mutiara Sumur Batu, Jalan Mutiara, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019).

Baca juga: Sandi soal Bachtiar Nasir Tersangka: Hukum Jangan Tajam ke Pengkritik

Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla menyatakan proses hukum tidak memandang tokoh-tokoh tertentu.

"Saya belum tahu (kasusnya). Ya seperti yang saya katakan tadi. Siapa saja apakah pedagang, orang biasa, ustaz, siapa saja. Tidak mengatakan yang kena ustaz, kan tidak. Bahwa kebetulan ada ustaz begitu (yang kena), kalau dia melanggar ya..." kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019). JK tak meneruskan kalimatnya.

Bachtiar Nasir dijadwalkan diperiksa pada Rabu hari ini. Berdasarkan surat pemanggilan pemeriksaan Bachtiar Nasir yang diterima detikcom, Nomor S. Pgl/ 1212/V/RES.2.3/2019/ Dit Tipideksus tertanggal 3 Mei 2019, Bachtiar diminta memenuhi panggilan pukul 10.00 WIB. Surat panggilan tersebut ditandatangani Dirtipideksus Brigjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho.

Tertulis juga dugaan pasal yang dijeratkan kepada Bachtiar, yaitu Pasal 70 juncto Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28/2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10/1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Kasus dugaan TPPU YKUS ditangani Bareskrim pada 2017. Saat itu polisi menegaskan ada aliran dana dari Bachtiar Nasir, yang merupakan Ketua GNPF MUI, ke Turki. Padahal dana yang dikumpulkan di rekening YKUS untuk donasi Aksi Bela Islam 411 dan 212 di akhir tahun 2016. Diduga dana tersebut diselewengkan.

"Clear, ada. Nanti saya pastikan (jumlah uangnya). Tapi ada," tegas Irjen Agung Setya, yang kala itu menjabat Dirtipideksus, di kantor sementara Bareskrim, kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jl Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017).


(knv/idn)