Pemerintah Bentuk Tim Kaji Ucapan Tokoh Langgar Hukum, Ini Respons Fahri

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi rencana pemerintah yang hendak membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji tokoh yang melanggar hukum pascapemilu. Fahri menegaskan kebebasan di Indonesia adalah harga mati.

Fahri mengatakan pemerintah seharusnya berbenah diri untuk menyesuaikan dengan kebebasan masyarakat. Sebab, hasil dari kebebasan masyarakat menunjukkan nilai yang positif.

"Jadi begini, teorinya itu kebebasan harga mati. Kapasitas pemerintahlah yang kita sesuaikan dengan kebebasan masyarakat. Sebab begini, masyarakat bebas itu di mana-mana seluruh dunia hasilnya baik," ujar Fahri saat ditemui wartawan seusai acara buka puasa bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Fahri mencontohkan negara yang sukses dalam menganut prinsip kebebasan di masyarakat. Salah satunya Amerika Serikat.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim Nasional Kaji Ucapan Tokoh yang Langgar Hukum

"Masyarakat bebas itu hasilnya Amerika, Eropa, itu masyarakat bebas semua itu, hasilnya baik, positif. Jadi ini harus dijaga. Kapasitas pemerintah untuk mengelola kebebasan itulah yang harus diperbaiki. Jangan kemudian pemerintah gelagapan, panik, lalu kebebasan kemudian mau ditutup, itu salah, cara berpikirnya terbalik," katanya.

Dia kembali menegaskan pemerintahlah yang seharusnya berbenah diri dalam menyikapi kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia. Dia berharap aparat pemerintah, termasuk tokoh-tokoh di pemerintahan, tidak panik dalam menanggapi kebebasan di masyarakat.

Baca juga: Wiranto: Jangan Terhasut Isu Kecurangan TSMB di Pemilu!

"Justru kapasitas pemerintah mengelola kebebasan itu yang harus diperbaiki. Dan menurut saya, kebebasan masih fine-fine saja. Tokoh-tokoh yang ngomong jawab dong, jangan panik. Masa segini banyak orang di pemerintahan jago-jago, dapat gaji, dapat mobil dinas tidak bisa menjawab tokoh-tokoh, tidak bisa menjelaskan kepada media apa yang bisa bikin tenang masyarakat. Jangan berlebihanlah," katanya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah akan membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji tokoh yang melanggar hukum pascapemilu. Menurutnya, tim hukum itu akan mengkaji semua ucapan, pemikiran, dan tindakan tokoh yang melanggar hukum.

Wiranto mengatakan tim hukum nasional ini terdiri atas beberapa pakar. Saat ini ia mengaku sudah memanggil dan melakukan komunikasi dengan tim tersebut.

"Hasil rapat salah satunya adalah kita membentuk Tim Hukum Nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto, Senin (6/5). (jor/fdn)