'Haram' tagar 2019 ganti presiden diucapkan Mardani pada Jumat (3/5/2019) di kompleks DPR, Jakarta. Pada saat itu, dia menegaskan seruan ganti presiden sudah tutup buku lantaran masa kampanye telah usai.
"Ganti presiden sudah tutup buku. Saya nggak mau nyanyiin lagi, nggak mau hashtag lagi, karena itu pada masa kampanye," ujar Mardani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Anomali Sikap Mardani |
Mardani meyakini siapa pun pemenang dalam kontestasi Pilpres 2019 merupakan suara rakyat.
"Dan siapa pun yang terpilih nanti, kalau itu sudah melalui proses yang bagus, komplain diselesaikan, itu suara rakyat, dan saya harus menghormati. Kalau Pak Prabowo (menang), saya sujud syukur. Kalau Pak Jokowi (menang), ya berarti saya harus mengawal sesuai koridor," sambungnya.
Pernyataan Mardani itu disambut kubu Jokowi. Mardani dianggap menunjukkan sikap negarawan.
"Itulah sikap politik yang benar. Pak Mardani telah menunjukkan kenegarawanannya dalam menyikapi pilihan politik rakyat yang telah menentukan pilihannya pada 17 April 2019," ujar jubir TKN Ace Hasan Syadzily ketika dihubungi pada Sabtu (4/5).
Sementara itu, Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni, menganggap pernyataan Mardani sebagai ungkapan penyesalan karena sudah menyerang capres nomor urut 01. Dia menilai ada upaya dari Mardani mendapat kompensasi politik.
"Mungkin karena PKS ingin mendekat. Bagian dari penyesalan Mardani dan ingin mendapatkan kompensasi politik. Penyesalan menyerang Pak Jokowi, membuat hashtag yang memecah-belah," imbuh pria yang akrab disapa Toni itu, Minggu (5/5) malam.
Dia menambahkan, diharamkannya tagar 2019 ganti presiden merupakan 'realisme politik Mardani'. Sebab, kata Toni, capres yang didukung Mardani, yakni Prabowo Subianto, untuk sementara ini kalah berdasarkan Situng KPU.
"Dia tahu yang dia dukung kalah, nggak mau meneruskan kekalahan," ujar Toni.
Kubu Prabowo ikut buka suara soal pernyataan Mardani. Dia menuding ada pihak yang hendak mengadu domba PKS dengan BPN. Apalagi dia yakin Mardani tak 'mengkhianati' perjuangan 02.
"Itu pernyataan dipelintir dan digoreng pihak-pihak yang mau mengadu domba internal BPN dan pendukung Pak Prabowo. Harap diingat, posisi beliau bukan hanya di PKS, tapi juga Wakil Ketua BPN," kata politikus PKS Hidayat Nur Wahid di gedung DPR, Senin (6/5).
Dia yakin Mardani melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi. Menurut Hidayat, Mardani kerap mengunjungi kader PKS dan relawan paslon 02 untuk memberikan arahan terkait pengawalan penghitungan suara.
"Beliau tetap dalam prinsip memenangkan Prabowo-Sandi. Bukan lagi sekadar 2019 ganti presiden. Karena itu, ungkapan yang sangat umum dan sudah ada sejak sebelum kampanye dimulai. Saat kampanye kan kita sudah menyebut nama. Dalam posisi kami ya, ganti Presiden Jokowi. Siapa lagi kalau bukan Pak Prabowo," tegas Hidayat.
BPN juga meminta TKN, dalam hal ini Toni, tidak membuat hoax dengan menyebut Mardani menyesal menyerang Jokowi. Dia menegaskan PKS solid bersama koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
"Jadi saya ingin tegaskan, nggak ada pernyataan Mardani soal yang seperti disampaikan Raja Juli, tidak benar dan tidak ada semuanya. Yang dilakukan Raja Juli itu pelintiran, dan PKS sampai saat ini masih solid bersama Koalisi Indonesia Adil dan Makmur," kata jubir BPN, Andre Rosiade, kepada wartawan.
"Jadi saya sarankan bertobatlah Raja Juli, jangan produksi fitnah dan hoax. Baru hari pertama Ramadhan Anda sudah membuat produksi hoax dan fitnah, ngaku-nya keluarga Muhammadiyah, ngaku-nya kuliah di universitas Islam, tapi kok hobi produksi kebohongan dengan mencoba memelintir pernyataan Pak Mardani Ali Sera," ucapnya.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini