Pemerintah akan Lebih Tegas, Wiranto: Isu Diktator Diembuskan agar Kita Takut

Jakarta - Pemerintah akan lebih tegas kepada pelanggar hukum, termasuk kepada para penyebar isu sesat di media sosial. Menko Polhukam Wiranto menegaskan pemerintah tak takut dengan tuduhan miring.

Wiranto memimpin rapat koordinasi bersama jajaran elite TNI, Polri, Kemendagri, Kemenkominfo, dan Kemenkum HAM, Senin (6/5/2019) hari ini. Dalam sambutannya saat membuka rapat, dia berbicara soal langkah tegas yang akan diambil pemerintah kepada para pelanggar hukum.

Baca juga: Wiranto Singgung Tokoh di Luar Negeri yang Jadi Kompor Penghasut Rakyat

Para pengadu domba, pihak yang suka berbicara tanpa bukti, dan penyebar hoax di media sosial diamati dengan saksama oleh pemerintah. Jika telah ditemukan bukti pelanggaran hukumnya, aksi tegas akan diambil tanpa keraguan.

"Langkah, tindakan hukum, dan apa yang kita lakukan, dengan demikian ini nanti merupakan hasil rapat koordinasi bukan lagi digubris sebagai kesewenang-wenangan pemerintah. Bukan itu sebagai kesewenang-wenangan TNI, Polri, kita bukan lagi dituduh sebagai langkah-langkah diktatorial pemerintah, bukan. Karena itu diembuskan supaya kita takut mengambil langkah-langkah itu, dan kita tidak takut," ujar Wiranto.

Baca juga: Pemerintah Akan Lebih Tegas, Wiranto: Jangan Seenaknya di Negeri Ini!

Pemantauan terhadap pelanggaran hukum juga dilakukan di dunia maya alias media sosial. Wiranto ingin Kemenkominfo bertindak tegas terhadap akun-akun yang mendorong pelanggaran hukum.

"Media mana yang nyata-nyata membantu melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum kalau perlu kita shutdown kita hentikan. Kita tutup nggak apa-apa demi keamanan nasional, ada UU, ada hukum yang mengizinkan kita untuk melakukan itu. Sekali lagi ini demi tegaknya NKRI demi masyarakat yang ingin damai masyarakat mendambakan kedamaian untuk Indonesia," ujar Wiranto. (tor/tor)