"Ada lagi tokoh di luar negeri setiap hari ngomong ngomporin masyarakat menghasut masyarakat untuk apa untuk melakukan langkah-langkah inkonstitusional. Itu juga tidak dibenarkan," kata Wiranto dalam membuka Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri tentang 'Permasalahan Hukum Pascapemilu' di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Wiranto mengatakan dalam Rakortas tersebut akan dibahas langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga situasi tetap kondusif pascapemilu. Dia menyatakan pemerintah akan menindak tegas terhadap hal-hal yang melanggar hukum serta mengganggu ketertiban dan keamanan nasional.
"Kita sudah melihat di sekitar kita kondisi situasinya banyak hal-hal yang sudah membuat masyarakat sendiri merasa tidak nyaman. Ada penghinaan, ada cacian, ada makian, ada ancaman, ada hasutan yang nyata-nyata sudah mengarah kepada sesuatu yang membuat keamanan nasional terganggu. Yang membuat kenyamanan masyarakat terganggu, yang membuat kegiatan-kegiatan dalam rangka pemilu ini menjadi terganggu," jelasnya.
"Pemerintah harus tegas supaya di bulan Ramadhan ini kita tidak terganggu dengan hal-hal yang justru menodai kesucian bulan Ramadhan. Untuk menjaga kedamaian, untuk ketertiban, dan keamanan menjaga tegaknya NKRI dan Pancasila, UUD 1945," tambah Wiranto.
Dalam Rakortas ini turut hadir perwakilan TNI, Polri, Kemenkumham, Kominfo, dan Kemendagri. (jbr/tor)
