Wacana Reshuffle Kabinet Dinilai untuk Jaga Citra Baik Jokowi

Jakarta - Pengamat politik Hendri Satrio menilai wajar wacana perombakan kabinet (reshuffle) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menteri-menteri yang terkait proses hukum. Menurut Hendri, Jokowi melakukan reshuffle agar tidak terjadi 'goncangan' di akir pemerintahan periode pertamanya ini.

"Kalau kemudian reshuffle dilakukan oleh Pak Jokowi ini sangat wajar dan boleh. Kalau dia nanti persiapan untuk periode kedua mungkin akan dilaksanakannya pasca lebaran, sekitar Juni ya. Tapi kalau sekarang-sekarang ini ya mungkin untuk menggenjot atau menjaga agar tidak terjadi goncangan atau gesekan di akhir Kabinet Kerja gitu," ujar Hendri kepada wartawan, Jumat (3/5/2019).

Baca juga: Moeldoko: Presiden Bilang Perombakan Kabinet Bisa Iya Bisa Tidak

Hendri juga menilai reshuffle dilakukan untuk menjaga nama baik dan mempertahankan citra baik yang dimiliki Jokowi selama ini. Menurut dia, Jokowi enggan kabinetnya memiliki citra buruk jika ada menteri-menterinya yang tersangkut masalah hukum.

"Kalau pun di ujung periode pertama atau periode 2014-2019 ini Pak Jokowi ingin reshuffle maka tujuannya hanya untuk menjaga nama baik, mempertahankan citra baik, dan mengurangi gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat akibat kabinet yang cacat citra," katanya.

Hendri pun menilai baik wacana reshuffle tersebut. Apalagi jika reshuffle dilakukan di awal pemerintahan Jokowi jika capres petahana itu terpilih lagi.

Dia mengatakan, sejumlah nama menteri di Kabinet Kerja masih layak dipertahankan. Namun, dia berharap Jokowi akan merekrut menteri-menteri yang lebih tepat dan jauh dari permasalahan hukum.

"Sehingga segera mendapatkan komposisi menteri yang tepat. Pak Jokowi kan saat ini kan pasti sudah percaya diri dan sudah mengenal tokoh-tokoh nasional yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing. Tidak seperti di tahun 2014 sehingga kalau reshuffle mau dilakukan lebih dini dan di awal Pak Jokowi bisa dan sudah mumpuni melaksanakan itu," tutur Hendri.

"Mudah-mudahan jika reshuffle ini dilakukan Pak Jokowi lebih bisa memilih menteri-menteri yang jauh dari masalah hukum dan bisa menempatkan sosok-sosok profesional di beberapa tempat yang seharusnya tidak boleh ditempati oleh kementerian dari parpol. Kemendag, Kejagung bisa saja diisi oleh profesional yang tidak terafiliasi parpol," sambung dia.

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Istana Tak Tunggu Status Tersangka

Kendati demikian, Hendri menyarankan jika reshuffle dilakukan dalam waktu dekat bukan dengan tujuan untuk persiapan pemerintahan periode kedua. Menurutnya, akan lebih baik jika reshuffle untuk pemerintahan baru dipersiapkan pasca lebaran.

"Tapi perlu digarisbawahi bila reshuffle dilakukan dalam waktu dekat sebelum 22 Mei jangan sampai ditujukan untuk persiapan periode kedua, nanti bisa memperbesar gesekan," kata Hendri. (mae/van)