Dalam aksinya, sejumlah warga ini mengaku sampai sekarang tidak menerima bantuan dari pemerintah. padahal rumah mereka rusak akibat ledakan bom pasca terduga teroris yang lalu. Raju Firmansyah Hutagalung mewakili warga dalam aksi tersebut menjelaskan, mereka sudah menyurati DPRD agar melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama masyarakat yang terkena musibah ledakan bom.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Raju meminta anggota DPRD mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, Raju dan massa demo juga mempertanyakan ke mana bantuan yang dijanjikan Presiden Jokowi dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
"Yang mana rusak parah dan yang mana rusak ringan? Ada masyarakat yang rumahnya rusak parah, tetapi dia tidak mendapat bantuan, bagaimana pendataan yang terjadi?" tanya Raju.
Namun, tidak ada satu orang pun anggota DPRD yang berada di kantornya. Beberapa staf menyebut, seluruh anggota DPRD Sibolga hari ini berada di Sumatera Barat.
"Kita tidak tahu ngapain anggota dewan itu ke sana. Seharusnya, ada anggota DPRD yang stay (tinggal) di sini menunggu. Soalnya, yang mengadu ini bukan mahasiswa, tapi masyarakat yang memilih anggota DPRD," imbuhnya.
Wakil ketua DPRD Sibolga Jamil Zeb Tumori saat dikonfirmasi wartawan, membenarkan bahwa seluruh anggota DPRD Sibolga sedang mengikuti kegiatan Bimtek di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pihaknya juga sudah menyiapkan jadwal untuk rapat bersama warga.
"Kita sudah menjadwalkan hari Senin atau Rabu depan digelar rapat bersama warga di DPRD. Kita juga sudah sampaikan secara lisan kepada warga tentang jadwal rapat tersebut. Tetapi, wajar saja warga menyampaikan aspirasinya," ujar Jamil.
![]() |
Menurut Jamil, aksi demo warga tersebut merupakan wujud ketidakmampuan Lurah Pancuran Bambu dan juga Camat Sibolga Sambas, mengatasi persoalan warga di daerahnya. Seharusnya, Lurah Pancuran Bambu transparan menyampaikan informasi kepada warga melalui papan pengumuman, siapa saja warga yang sudah menerima bantuan dan siapa warga yang belum menerima bantuan.
"Bahkan, saya sudah mendatangi kantor lurah untuk meminta data valid tentang itu, tapi sampai saat ini tidak ada diberikan," ungkap Jamil.
Jamil juga meminta harus ada kejelasan dan penjelasan dari aparat pemerintah kelurahan dan kecamatan mengenai berapa angka bantuan kepada masing-masing korban. "Kalau nantinya terbukti ada penyimpangan dilakukan oknum pejabat di daerah, maka kita minta pihak kepolisian untuk mengusut," kata Jamil.
Simak Juga "Kelompok Teroris Sibolga Rencanakan Aksi Bom Bunuh Diri":
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini