.webp)
Isu koalisi Prabowo-Sandiaga mulai retak disuarakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate. Ini melengkapi kabar soal Ketum PAN Zulkifli Hasan yang disebut-sebut melobi Jokowi untuk 'mengamankan' kursi pimpinan MPR untuk jatah partainya.
"Kami merasa (lobi) itu hal yang biasa saja dia sampaikan ke presiden, yang potensi terpilihnya tinggi, yaitu Pak Joko Widodo, yaitu peran apa yang bisa dimainkan oleh PAN. Karena kami juga tahu, bahwa koalisi 02 itu koalisi yang sudah mulai retak. Dalam arti positif ya, bukan negatif," ujar Johnny kepada detikcom, Selasa (30/4/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Johnny, Zulkifli ingin membawa PAN bisa berada di kubu pemenang Pilpres. Ketua MPR itu dinilai mengambil langkah realistis.
"Karena koalisi presiden, mereka melihat potensi kemenangan di 01 dan kemenangan itu 2 digit, susah dikejar. Perhitungan real count sudah lebih dari 50%, mereka akan realistis melihatnya," kata Johnny.
Sekjen NasDem ini menilai militansi partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah tak seperti sebelum pelaksanaan Pemilu 2019. Partai-partai koalisi pasangan nomor urut 02 itu, kata Johnny, dinilai mulai kehilangan perekat.
"Partai koalisi sebelah, di sisi pileg, beberapa partai, misalnya PAN, Demokrat, PKS itu memiliki hasil yang memuaskan. Faktor perekat militansi sudah berkurang karena kepentingan pragmatisnya di pileg sudah terpenuhi," ucapnya.
 Foto: Jokowi bersama Zulkifli Hasan. (Agung Pambudhy/detikcom). |
"Kepentingan pragmatis di pilpresnya cenderung melemah karena potensi kemenangannya semakin mengecil. Pak Jokowi kemenangan telak karena dua digit, karena ini head to head. Kami menganggapnya ini kemenangan besar," lanjut Johnny.
Dia mengungkap lobi-lobi Zulkifli agar PAN mendapat jatah kursi pimpinan MPR. Menurut Johnny, Jokowi diharapkan 'membujuk' koalisi pendukungnya, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang akan menjadi mayoritas di parlemen pada periode mendatang.
"Minta supaya gimana kursi yang bisa diperankan oleh PAN untuk membangun negara. Di dalam kabinet dan di luar kabinet. Salah satu yang punya potensi adalah lembaga-lembaga di luar kabinet. Ada pembicaraan soal kursi pimpinan MPR," jelasnya.
"Kalau DPR/MPR itu bukan keputusan Pak Jokowi sendiri. Itu keputusan partai-partai melalui fraksi. Terbuka peluang kerja sama politik di MPR. Barangkali itu celah yg dilihat Pak Zul, tapi itu tergantung keputusan partai-partai KIK, kami kan mayoritas," sambung Johnny.
Menanggapi isu PAN yang akan berpindah koalisi, Sandiaga Uno tak banyak berkometar. Ia menegaskan koalisinya tetap solid, termasuk PAN.
"Solid. Kubu BPN solid," ucap Sandiaga singkat.
Senada dengan Sandiaga, BPN Prabowo-Sandiaga menegaskan pihaknya masih memegang komitmen bersama. Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade menolak isu keretakan kubu pasangan nomor urut 02 itu.
"Koalisi solid dan penuh kekeluargaan. Silakan saja Bang Johnny Plate mengaku atau bicara apa saja, tapi kami percaya komitmen PAN seperti yang ditegaskan Sekjen PAN dan Pak Amien Rais kepada kami. Kami pegang komitmen komitmen PAN," ucap Andre.
Politikus Gerindra itu meyakini PAN akan terus bersama Prabowo-Sandiaga. Andre pun mengatakan pihaknya memegang janji para elite PAN, termasuk Amien Rais.
"Sudah ditegaskan oleh PAN, Sekjen PAN dan pimpinan PAN lain termasuk Pak Amien Rais bahwa PAN solid bersama Koalisi Pak Prabowo dan Bang Sandi. Kami percaya itu," sebutnya.
Bantahan keretakan juga disampaikan satu elite partai koalisi Prabowo-Sandi lainnya. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin meminta TKN Jokowi-Ma'ruf tidak ikut campur urusan Koalisi Indonesia Adil-Makmur.
"Saya pikir terlalu dini jika pertemuan Zulkifli dengan Jokowi adalah untuk mengatur ini dan itu. Saya kira TKN tidak perlu terlalu busybody. Tunggu saja pada waktunya," kata Amir.
Menurut Amir, TKN tergesa-gesa menilai koalisi Prabowo-Sandi mulai retak. Lagi pula, lanjut dia, pengisian jabatan Ketua MPR punya ketentuan sendiri.
"Saya menganggap itu absurd kalau ada pemikiran seperti itu. Karena semua itu ada aturannya dan prosesnya diatur dalam Undang-Undang MD3. MPR ini kan gabungan DPR dan DPD juga, di samping aturan juga sudah ada konvensi yang menjadi pegangan," tutup anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi itu.
Halaman 2 dari 2
