Dukung Ibu Kota RI Pindah, PSI: Jakarta Sudah Tak Layak

Jakarta - PSI menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Sebab, menurut PSI, DKI Jakarta sudah tak layak lagi menjadi ibu kota negara.

"PSI menyambut baik wacana pemindahan ibu kota. Sebagai ibu kota, PSI menilai Jakarta sudah tidak layak lagi, terutama kalau kita melihat aspek kependudukan, tata kota, sosial, dan lingkungan," ujar juru bicara PSI, Dedek Prayudi, dalam keterangan tertulis, Selasa (30/4/2019).

Baca juga: Kalimantan Jadi Kandidat Ibu Kota, BNPB: Aman dari Bencana

Dedek mengatakan, dari segi kependudukan, DKI Jakarta sudah menjadi provinsi dengan tingkat kepadatan tinggi. Selain itu, menurut dia, di DKI Jakarta terlalu banyak implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diakibatkan padatnya penduduk kota ini.

"Misalnya keberadaan daerah kumuh, banjir, kesenjangan, dan kebersihan kota yang semakin sulit ditangani dengan berkumpulnya pusat pemerintahan dan pusat ekonomi Indonesia di satu titik bernama DKI Jakarta," katanya.

PSI, kata Dedek, bahkan siap membantu Jokowi terkait rencana pemindahan ibu kota ini. PSI percaya bahwa pusat pemerintahan memang seharusnya berada di lokasi yang jauh lebih baik dibanding DKI Jakarta.

"Sebagai partai pendukung pemerintah yang mengedepankan basis riset dan keilmuan, PSI siap membantu Pak Jokowi dalam memberikan masukan, menggunakan kajian-kajian kependudukan, sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik, mulai dari tahap perencanaan pemilihan ibu kota baru hingga tahap pelaksanaannya," tutur Dedek.

"PSI percaya bahwa pusat pemerintahan sebaiknya ditempatkan di lokasi yang jauh lebih baik dibandingkan DKI yang kami anggap sudah tidak layak ini. Ini agar tercipta pemerintahan yang produktif, efektif, dan efisien. Ibu kota adalah rumah bagi pengambil kebijakan nasional," sambung dia.

Baca juga: Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Dikonsultasikan ke DPR hingga Tokoh Masyarakat

Terkait keputusan pemindahan ibu kota RI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana ini nantinya akan dikonsultasikan ke DPR selaku lembaga legislatif. Saat ini, sudah ada 3 kandidat lokasi ibu kota baru.

"Kita konsultasi ke DPR, tokoh formal, politik, tokoh masyarakat, karena ini menyangkut sebuah visi ke depan kita dalam membangun suatu ibu kota pemerintahan yang representatif ke depan," kata Jokowi di PT KMK Global Sports I, Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (30/4).

"Nanti semua, baik kajian hukum, kajian sosial, politik, semuanya kalau sudah matang nanti diputuskan, tapi ini tetap harus dikonsultasikan ke DPR," imbuhnya. (mae/elz)