"Kami punya harapan besar proses verifikasi ini berjalan lancar. Kami tidak mengharapkan adanya peradilan di luar peradilan yang sudah ditunjuk konstitusi," kata Amir kepada wartawan, Sabtu (27/4/2019).
Amir awalnya menanggapi soal isu Partai Demokrat yang diajak bergabung ke Koalisi Indonesia Kerja. Isu itu dilemparkan Wakil Ketua TKN Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding.
Menurut Amir, saat ini proses Pemilu 2019 masih panjang. Dia mengatakan tidak boleh ada pihak yang menganggap diri paling benar.
"Tidak boleh ada pihak mana pun yang mengangap dirinya berhak mengadili dan memutuskan siapa yang jadi pemenang pemilu ini. Hanya karena tidak puas dengan KPU lalu mengklaim dirinya lebih berwenang untuk menentukan siapa yang salah atau menang," ujar Amir.
Ia mengatakan konstitusi telah mengatur segala hal tentang gelaran Pemilu. Amir menyebut semua persoalan terkait Pemilu punya jalur penyelesaian.
"Konsitusi sudah mengatur penyelenggaranya siapa, dan kalau ada ketidakpuasan ada forumnya. Yang akan mendeklarasikan pemenang kan sudah ditentukan," kata dia.
"Jangan coba-coba mengambil peran institusi yang telah ditunjuk konstitusi dan undang-undang," imbuh Amir.
Simak Juga Video BPN: Tidak Ada Larangan Klaim Menang, Selama Punya Data (tsa/ibh)
