"Trase yang ditetapkan saat ini mungkin sudah tepat secara teknis, tetapi ada 246 kepala keluarga yang bermukim di situ dan akan terimbas. Ini juga harus jadi pertimbangan," kata Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit di Padang, yang dilansir Antara, Jumat (26/4/2019)..
Nasrul menyebut pembangunan tol di provinsi itu adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu dalam prosesnya juga harus mempertimbangkan kepentingan rakyat.
"Kita usulkan agar trase tol itu digeser sedikit jangan kena pemukiman," ujarnya.
Menurutnya, masyarakat di Padangpariaman mendukung penuh pembangunan tol. Tetapi trasenya jangan melewati pemukiman warga dan lahan produktif yang sebagian besar adalah persawahan dan menjadi tulang punggung pendapatan mereka.
Ia berharap usulan untuk menggeser trase itu bisa diterima sehingga proses ganti kerugian bisa dilaksanakan secepatnya dan pekerjaan pembangunan tol penghubung Sumbar-Riau itu bisa dilanjutkan.
Saat ini proses pengerjaan oleh PT Hutama Karya masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena belum tuntasnya persoalan pembebasan lahan baik tahap I pada kilometer 0-4,2 maupun tahap II kilometer 4,2-30.
Lahan yang telah berhasil dibebaskan letaknya terpisah-pisah sehingga kontraktor pelaksana tidak bisa bekerja.
Tol Padangpariaman-Pekanbaru merupakan sirip dari tol TransSumatera yang bertujuan untuk mempercepat dan memperlancar akses antara Sumbar dan Riau. Ground breaking proyek strategis nasional itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Februari 2018.
(rvk/asp)
