Kemendagri: Tak Ada Aturan Larang Sandi Jadi Wagub Lagi, tapi Tak Etis

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan tidak ada larangan Sandiaga Uno kembali menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, Kemendagri menyebut hal itu tidak etis.

"Tidak ada aturan yang melarang, tapi itu sangat tidak etis. Sangat tidak etis. Bagaimana dua nama yang sudah diajukan dua partai pengusung kok ditarik," kata Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik Piliang saat dihubungi, Kamis (18/4/2019).

Baca juga: F-PKS DKI Tak Masalah Jika Pembahasan Cawagub Setelah Pemilu

Akmal mengatakan Wagub DKI Jakarta merupakan kewenangan partai pengusung. Dia menilai pengajuan nama ke DPRD DKI Jakarta sebagai hak partai pengusung.

"Pastinya diulang dari partai pengusung lagi. Diusulkan dua nama," sebutnya.

Akmal menegaskan tidak ada batasan waktu dalam menentukan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tapi dia mengimbau DPRD DKI Jakarta segera menentukan nama wakil gubernur.

"Kalau ditanya sampai kapan, tidak ada batasan waktu," jelasnya.

Baca juga: Syaikhu Tetap Yakin Posisi Wagub DKI Bakal Dipegang PKS

Seperti diketahui, PKS dan Gerindra sudah menunjuk Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto sebagai cawagub ke DPRD DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta saat ini masih membentuk pansus untuk menentukan aturan terkait voting wakil gubernur.


Tonton juga video Kata BPN Soal Misteri Hilangnya Sandi di Pidato Prabowo:

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/idh)