KPU Pelajari Rekomendasi Bawaslu Soal Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Dwi Andayani - detikNews
Selasa, 16 Apr 2019 17:57 WIB
Foto: Komisioner KPU Hasyim Asyari (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan penggantian dua anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur dan pemungutan suara ulang via pos di Malaysia. KPU mengatakan pihaknya masih menunggu rekomendasi resmi Bawaslu.

"Terkait pemberhentian dua PPLN di Malaysia, KPU akan menunggu rekomendasi resmi Bawaslu, sampai saat ini belum" ujar komisioner KPU Hasyim Asyari di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).



Hasyim juga mengatakan pihaknya akan mempelajari rekomendasi yang diberikan. Selanjutnya KPU akan menindaklanjuti.

"Kami akan pelajari rekomendasi Bawaslu dan kami akan menyikapinya dengan membuat keputusan bagaimana menyikapi rekomendasi Bawaslu. KPU juga akan menindak lanjuti," katanya.

Sebelumnya, Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang atau PSU dengan metode pos terkait dengan kasus penemuan surat suara untuk Pemilu 2019 yang tercoblos di Selangor, Malaysia. Bawaslu menyebut PPLN Kuala Lumpur diyakini tidak melaksanakan tugas dengan profesional terkait temuan itu.

"Bawaslu memerintahkan Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur melalui Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan PSU (atau) pemungutan suara ulang bagi pemilih Kuala Lumpur dengan metode pos," ucap anggota Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.



Tak hanya itu, Bawaslu juga merekomendasikan penggantian dua anggota PPLN Kuala Lumpur yakni Krishna KU Hannan sebagai Wakil Duta Besar dan Djadjuk Natsir. Penggantian ini untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga profesionalitas.

"Bawaslu merekomendasikan melalui KPU untuk mengganti PPLN sebanyak 2 orang atas nama Krishna sebagai Wakil Duta Besar yang menurut kami, untuk menghindari konflik kepentingan, dan Djadjuk Natsir, direkomendasikan untuk diberhentikan sebagai PPLN untuk menjaga profesionalitas," ujar Bagja.


Simak Juga 'Soal Surat Suara Tercoblos, TKN dan BPN Ngaku Saling Dirugikan':

(dwia/idn)