Bowo yang merupakan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar itu adalah tersangka kasus suap. Dari kasusnya, terungkap 400 ribu amplop berisi uang yang disebut KPK diduga untuk serangan fajar. 'Gigitan' pertama Bowo Sidik ke Nusron dilakukan setelah dia diperiksa KPK pada Jumat (5/4/2019).
"Diminta oleh Nusron Wahid untuk menyiapkan itu," kata Bowo setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, saat itu.
Nusron membantah keterangan Bowo. "Tidak benar," kata dia, Selasa (9/4/2019) kemarin.
 Nusron Wahid (Andhika Prasetia/detikcom) |
Nusron adalah politikus Golkar yang menjabat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Dia ditunjuk partainya menggantikan Bowo Sidik sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I.
Pengacara Bowo, yang bernama Saut Edward Rajagukguk, menyebut amplop itu juga terkait pencalegan Nusron di Dapil Jawa Tengah II. Selain itu, amplop itu untuk kemenangan Bowo sendiri. KPK sebelumnya juga sudah memberikan keterangan soal amplop ini, termasuk dugaan isi amplop ini senilai Rp 5.000 hingga Rp 20 ribu.
"Supaya banyak yang memilih mereka berdua (Bowo Sidik dan Nusron Wahid) karena di dapil yang sama," kata Saut Edward Rajagukguk kepada wartawan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Selasa (9/4/2019) kemarin. Saut Edward menyatakan mendengar informasi bahwa Nusron Wahid menyiapkan 600 ribu amplop dan Bowo menyiapkan 400 ribu amplop.
Pada Jumat (5/4) pekan lalu, Bowo telah menyatakan amplop bercap jempol itu tidak ada hubungannya dengan Pilpres 2019. Menurut dia, amplop itu disiapkan untuk kepentingan Pileg 2019. Saat dicecar wartawan pada Selasa (9/4) kemarin soal amplop yang disiapkan itu, dia tak menjawab gamblang apakah amplop-amplop itu juga untuk Pilpres 2019. Namun dia berucap penegasan arah dukungan partainya di Pilpres 2019.
"Yang jelas, partai kita dukung 01," kata Bowo menjawab pertanyaan soal tujuan menyiapkan amplop.
Bowo dan Golkar adalah politikus dari Golkar, partai yang mendukung capres dan cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Partai Golkar menyatakan Bowo sekadar menyeret-nyeret nama Nusron saja, sebagaimana orang yang kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK menyebut nama-nama lainnya.
"Dan itu kan pengakuan dari Bowo, apa itu benar? Selalu ada tendensi seseorang yang (terkena) OTT berusaha melibatkan pihak lain," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Selasa (9/4/2019). Dia menegaskan Partai tak pernah memerintahkan calegnya untuk melanggar undang-undang.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menegaskan kubu 01 menolak politik uang. Soal kasus yang menimpa individu politikus dari partai pendukung Jokowi-Ma'ruf, itu adalah urusan masing-masing dan menjadi penegak hukum.
"Yang pasti, sedari awal, TKN KIK, termasuk NasDem, PDIP, Golkar, dan seluruh partai koalisi paslon 01, sudah berulang kali menekankan pemilu, pilpres, dan pileg harus sesuai amanat UU No 7/2017 tentang Pemilu. Jika ada tindakan perorangan yang tidak sejalan dengan sikap tersebut dan berdampak hukum, tentu sepenuhnya menjadi domain aparat hukum dan menjadi tanggung jawab perorangan," kata Wakil Ketua TKN Johnny G Plate kepada wartawan, Selasa (9/4).
Bowo ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti lewat seorang bernama Indung. Asty dan Indung juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Asty diduga memberi suap agar Bowo membantu proses perjanjian antara PT HTK dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). Perjanjian itu ialah penggunaan kapal PT HTK untuk distribusi pupuk PT Pilog.
Total ada Rp 1,5 miliar yang diberikan Asty dalam 6 kali pemberian. Selain itu, Asty memberikan duit Rp 89,4 juta kepada Bowo lewat Indung saat terjadinya operasi tangkap tangan (OTT). Duit itu diduga sebagai pemberian ketujuh.
Selain itu, Bowo diduga menerima gratifikasi Rp 6,5 miliar dari pihak lain. Nah, duit Rp 1,5 miliar dan Rp 6,5 miliar itulah yang diduga berada di dalam 400 ribu amplop serangan fajar yang disita KPK tersebut.
Tonton juga video Golkar Bakal Sanksi Tegas Kadernya yang Tak Dukung Jokowi!:
(dnu/azr)
